TajukNasional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) diharapkan segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi kekurangan dalam perundang-undangan yang saat ini berlaku, terutama yang mempengaruhi tata sosial dan perekonomian negara.
Salah satu fokus utama adalah perlunya landasan hukum yang kuat guna mendukung usaha kecil dan menengah (UMKM) melalui berbagai tindakan afirmatif, seperti penyediaan permodalan dan penguatan usaha.
Dalam upaya ini, DPR perlu mempersiapkan perundang-undangan yang relevan, serta melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kecukupan aturan yang ada. Langkah ini menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia.
“Kita harus dorong di sisi kemampuan anggaran negara dan sisi pengawasannya supaya lebih efektif, efisien, dan produktif sehingga bisa meningkatkan usaha masyarakat. Tapi, kalau di dalam evaluasi dan monitoringnya kita melihat masih banyak celah yang harus dibenahi, perkuat dan tingkatkan, di situlah kita memunculkan ide dan gagasan untuk bisa memperkuat posisi itu. Maka itu, penting bagi sebagai seorang anggota DPR untuk selalu turun ke bawah,” tegas Herman Khaeron, seorang politikus karismatik dari Partai Demokrat, dalam kutipannya dari Majalah Men’s Obsession, Senin (2/9).
Sebagai wakil rakyat yang kini duduk di Komisi VI DPR RI, yang membidangi perdagangan dan UMKM, Herman Khaeron menegaskan komitmennya terhadap perjuangan untuk rakyat, terutama bagi mereka yang berperan sebagai pelaku UMKM. Ia menekankan pentingnya bantuan bagi UMKM, mengingat sektor ini telah menjadi basis dan tulang punggung perekonomian masyarakat.
“Ada 65 juta UMKM di seluruh Indonesia yang sebagian ada di daerah pemilihan saya, tentu ini menjadi tanggung jawab moral siapa pun. Termasuk saya bertanggung jawab terhadap peningkatan UMKM sebagai sumber kehidupan masyarakat, peningkatan ekonomi nasional bahkan ini bisa menjadi sumber kehidupan masa depan seluruh rakyat Indonesia,” papar Herman.
Memasuki periode keempatnya sebagai anggota DPR, Herman Khaeron merasa bahwa pekerjaannya masih jauh dari selesai. Ia mengakui bahwa masih ada banyak kendala dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Namun, Herman tidak tinggal diam; berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk dengan menjalin komunikasi yang erat dengan bupati, gubernur, serta kementerian terkait dalam menyelesaikan beragam masalah yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di daerah pemilihannya.
Herman menekankan bahwa mendengarkan suara rakyat tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, dalam setiap kesempatan, ia selalu meminta pandangan, pendapat, dan masukan dari masyarakat. Semua ini dicatat dan diperjuangkan demi kepentingan mereka. Menurutnya, banyak masyarakat yang masih menghadapi persoalan ekonomi yang mendesak, dan ini merupakan tantangan yang harus segera dipecahkan. Ekonomi, menurut Herman, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.
“Kita harus mampu menjaga ketahanan ekonomi mereka, memastikan mereka dapat bertahan dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Setelah kebutuhan pangan sehari-hari terpenuhi, perhatian kita juga harus tertuju pada kebutuhan papan masyarakat. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap aspek kehidupan mereka terjamin dengan baik. Ini yang harus menjadi keputusan bersama, menjadi affirmative action dan program pro-rakyat. Seluruh pimpinan, pemangku kepentingan dan seluruh pejabat harus memperhatikan situasi masyarakat,” tegasnya.
Herman Khaeron dengan jelas menunjukkan bahwa komitmennya terhadap penguatan UMKM tidak hanya terbatas pada retorika, tetapi juga diikuti oleh tindakan nyata dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat legislatif.
