TajukNasional Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyoroti polemik pengelolaan Terminal Feri Batam Center oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam). Ia menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengelolaan, khususnya terkait dugaan keputusan sepihak dalam alokasi lahan kepada PT Synergy Tharada.
Herman Khaeron juga mempertanyakan sikap BP Batam yang belum melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Batam dengan nomor 2287/Pdt.G/2024/PN Btm yang diterbitkan pada 7 Januari 2025. Ia meminta klarifikasi apakah keputusan tersebut diambil demi kepentingan nasional atau ada pertimbangan lain.
“Kami masih menunggu penjelasan resmi dari BP Batam. Namun, jika melihat kronologinya, tampak ada keputusan yang diambil secara sepihak,” ujar Herman dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi VI DPR RI dengan PT Synergy Tharada di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2025).
Lebih lanjut, ia menyoroti bahwa persoalan ini bukan hanya menyangkut PT Synergy Tharada, tetapi juga mengungkap permasalahan yang lebih luas dalam pengelolaan lahan di Batam. Ia menyoroti berbagai isu terkait, seperti alokasi lahan yang melebihi kapasitas, konflik lahan di Rempang, hingga tumpang tindih antara kawasan industri, kawasan hutan, dan proyek reklamasi.
Herman juga mengkritisi perubahan struktur BP Batam setelah disatukan dengan ex officio Wali Kota Batam. Ia mengingatkan bahwa sejak dirinya menjabat sebagai pimpinan Komisi II, telah ditemukan berbagai kasus eksekusi lahan yang dilakukan tanpa izin, namun tetap dibiarkan oleh BP Batam. Ia menekankan perlunya kepemimpinan yang lebih transparan dalam tata kelola lahan dan investasi di Batam.
Mengingat kompleksitas permasalahan ini, Herman mengusulkan agar Komisi VI DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelidiki lebih dalam tata kelola BP Batam. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan kebijakan yang lebih transparan dan adil bagi semua pihak.
“Ini bukan hanya permasalahan satu perusahaan. Ada persoalan sistemik yang perlu dituntaskan. Oleh karena itu, kita harus membahas ini secara mendalam,” tambahnya.
Ia berharap usulan pembentukan Panja mendapat dukungan dari pimpinan dan anggota DPR lainnya agar penyelesaian masalah ini dapat dilakukan secara menyeluruh. Dengan demikian, Batam dapat terus berkembang sebagai kawasan strategis yang kompetitif di tingkat nasional maupun internasional.
“Batam adalah etalase ekonomi nasional. Seharusnya ada kepastian hukum dan keadilan dalam usaha bagi semua pihak. Jangan sampai ada kepentingan tersembunyi yang merugikan pihak tertentu,” pungkas Herman.
