TajukPolitik – Pengamat Kebijakan Publik Gigin Praginanto merasa heran PDI Perjuangan (PDIP) hanya menyalahkan Anies Baswedan dalam peristiwa kebakaran depo BBM Plumpang
Ia merasa heran PDIP sama sekali tidak menyalahkan pimpinan Pertamina padahal ada riwayat kebakaran depo BBM plumpang sebelumnya.
Bahkan, tidak hanya sekali, kebakaran depo di lokasi yang sama telah terjadi berulang kali. Karena sikap PDIP tersebut, dicurigai ada bisnis di balik kebakaran depo BBM tersebut.
“Saya heran PDIP sama sekali gak menyalahkan pimpinan Pertamina meski kilang dan depo minyaknya sudah berulang kali kebakaran dalam dua tahun terakhir. Saya curiga ada ‘bisnis’ di belakangnya,” ujar Gigin, dikutip tajuknasional.com dari akun Twitter pribadi pada Rabu (8/3).
Untuk diketahui, Politikus PDIP sekaligus Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah mengaku heran kepada mantan gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan karena tidak mempelajari lahan sekitar di kawasan Tanah Merah Bawah sebelum menerbitkan Izin Memberi Bangunan (IMB).
Ida mengatakan status bangunan di lokasi yang terdampak kebakaran depo BBM Plumpang Jakarta Utara tidak ilegal karena terdapat IMB yang menjadi dasarnya.
Tetapi, seharusnya Anies mengetahui terlebih dahulu soal seluk beluk tanah tersebut karena untuk menerbitkan IMB harus memiliki acuan dan berbagai syarat harus terpenuhi.
Kendati demikian, Ida mengatakan hal yang harus dilakukan saat ini adalah mencari solusi agar kejadian serupa tak terulang.
Sementara itu, Ahok diketahui belum terlihat batang hidungnya sejak peristiwa kebakaran depo BBM Plumpang padahal peristiwa itu menelan sebanyak 17 korban jiwa
Sementara itu loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Eko Jhones mengaitkan sikap PDIP dengan status Ahok yang merupakan kader partai tersebut.
Hal itu disampaikan Eko Jhones dalam akun Twitter pribadinya, pada Rabu 8 Maret 2023.
“Gak perlu heran om gak mungkin lah PDIP salahkan pimpinan pertamina apalagi Ahok. Ahok sebagai komut pertamina mewakili PDIP,” ujar dia.
Dia juga menyinggung era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Berbeda dengan pak SBY gak menempatkan kader Demokrat sebagai komisaris BUMN. Kalo Jokowi Komisaris isinya kader dan pengurus PDIP,” sambungnya.
