TajukNasional Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, mempertanyakan keputusan pemerintah yang tidak memangkas anggaran Polri, Kementerian Pertahanan (Kemhan), dan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sementara itu, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya terkena pemotongan anggaran dalam rangka efisiensi APBN 2025.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 pada 22 Januari, yang menargetkan penghematan APBN hingga Rp306,69 triliun.
Dua hari kemudian, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengeluarkan Surat Nomor S-37/MK.02/2025, yang merinci pemangkasan 16 pos belanja dengan total Rp256,1 triliun.
Adian menyoroti bahwa efisiensi terbesar terjadi pada alat tulis kantor (ATK), yang dipangkas hingga 90 persen.
Selain itu, kegiatan seremonial dikurangi sebesar 56,9 persen, serta rapat dan seminar berkurang 45 persen. Namun, menurutnya, pemangkasan tersebut tidak berlaku bagi Polri, Kemhan, dan BGN.
“Ada nggak efisiensi alat tulis kantor di Kementerian Pertahanan? Di kepolisian? Di Badan Gizi Nasional? Nggak ada. Kenapa?” ujar Adian dalam acara Political Show di CNN Indonesia TV, Senin (10/2) malam.
Ia menekankan bahwa masyarakat berhak mendapatkan penjelasan terkait keputusan ini agar kebijakan anggaran yang diterapkan lebih adil.
Adian juga menyoroti pemangkasan anggaran untuk jasa konsultan dan studi kelayakan (feasibility study), yang dinilainya berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Nasir Djamil, mengungkapkan bahwa anggaran DPR juga tidak termasuk dalam daftar yang dipotong. Pagu anggaran DPR tahun 2025 tetap sebesar Rp6,6 triliun.
Nasir menjelaskan bahwa pihaknya telah mengusulkan agar anggaran tidak dipangkas karena mayoritas kegiatan DPR berfokus di daerah pemilihan anggota masing-masing.
“Dibandingkan dengan APBN yang mencapai Rp3 ribu sekian triliun, anggaran DPR itu kecil,” ujar Nasir.
Adian dan Nasir sepakat bahwa pemerintah perlu memberikan penjelasan lebih lanjut terkait alokasi anggaran yang tetap dipertahankan untuk beberapa institusi, sementara banyak sektor lainnya mengalami pemotongan signifikan.
