TAJUKNASIONAL.COM Kelompok pejuang Palestina, Hamas setuju bebaskan semua sandera Israel sesuai proposal gencatan senjata Presiden AS Donald Trump pada Jumat (3/10) malam waktu setempat.
Dalam pernyataan resmi, Hamas menyatakan siap membebaskan seluruh sandera Israel, baik yang masih hidup maupun jenazah yang telah meninggal.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal penting di tengah konflik berkepanjangan, karena untuk pertama kalinya Hamas menunjukkan kesediaan untuk menindaklanjuti kerangka kesepakatan internasional.
Hamas menegaskan persetujuan ini mencakup “pembebasan semua tawanan pendudukan, sesuai dengan kerangka pertukaran dalam proposal Presiden Trump.”
Baca Juga: Hamas: Pengakuan Palestina Tak Cukup, Harus Disertai Tekanan ke Israel
Selain itu, Hamas juga membuka peluang negosiasi lanjutan dengan pihak mediator.
Mereka mengapresiasi upaya Arab, Islam, dan internasional, termasuk peran diplomatik langsung dari Trump.
“Kami siap untuk terlibat dalam negosiasi yang dimediasi guna membahas rincian lebih lanjut,” demikian bunyi pernyataan Hamas.
Batas Waktu dan Isi Proposal
Proposal perdamaian tersebut sebelumnya diluncurkan pada Senin (29/9) di Gedung Putih oleh Trump bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Dalam 20 poin kesepakatan, proposal itu mencakup:
- Gencatan senjata segera.
- Pembebasan semua sandera Israel.
- Perlucutan senjata Hamas.
- Jaminan warga Gaza tidak akan dipaksa meninggalkan wilayahnya.
- Pembentukan panel perdamaian sebagai badan pemerintahan sementara, dengan tokoh internasional seperti Sir Tony Blair sebagai salah satu anggotanya.
Trump memberi Hamas tenggat waktu hingga Minggu (5/10) untuk menanggapi proposal tersebut.
Israel sendiri sudah menyatakan persetujuannya terhadap poin-poin utama yang diajukan.
Baca Juga: Ahmad Heryawan Apresiasi Gencatan Senjata Hamas-Israel sebagai Langkah Menuju Perdamaian
Langkah Menuju Negosiasi Baru
Keputusan Hamas untuk menerima kerangka dasar kesepakatan ini membuka peluang baru bagi proses perdamaian.
Dalam pernyataannya, Hamas juga menyinggung kemungkinan penyerahan administrasi Gaza kepada badan Palestina independen.
