TajukNasional Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam memastikan ketersediaan dan distribusi LPG 3 Kg agar tepat sasaran dan tidak mengalami kelangkaan.
Menurut Ahmad Irawan, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam tata kelola dan pengawasan distribusi LPG 3 Kg. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat harus lebih diperkuat guna menjamin masyarakat yang berhak mendapatkan akses terhadap LPG subsidi dengan harga terjangkau.
“Saya berharap pemerintah daerah dapat bersinergi dengan pemerintah pusat untuk memastikan distribusi LPG 3 Kg berjalan lancar hingga ke rumah-rumah warga. Stok harus aman, harga harus terjangkau, dan distribusinya harus diawasi secara ketat,” ujar Irawan, Senin (10/2/2025).
Ia menambahkan bahwa pemda harus proaktif dalam mengoordinasikan agen dan distributor di wilayahnya. Selain itu, pemantauan terhadap stok dan harga juga harus dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya penimbunan dan kelangkaan LPG 3 Kg.
Lebih lanjut, Irawan menekankan pentingnya pemutakhiran data penerima LPG 3 Kg agar subsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan LPG subsidi juga perlu digencarkan untuk mencegah penyalahgunaan.
“Kami yakin bahwa transformasi kebijakan energi dan subsidi yang dijalankan oleh Presiden Prabowo Subianto, serta dilaksanakan oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, akan semakin memperbaiki distribusi energi di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan mampu memastikan subsidi LPG 3 Kg benar-benar tepat sasaran, sehingga masyarakat bisa mendapatkan akses lebih mudah dengan harga yang lebih terjangkau,” pungkasnya.
