TajukNasional Anggota Baleg DPR RI Gamal menekankan bahwa RUU Statistik harus dirancang dengan mekanisme yang ketat untuk mencegah distorsi data. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas data serta meminimalkan celah penyalahgunaan statistik. Selain itu, regulasi terkait transparansi metodologi, standarisasi pengumpulan data, dan mekanisme audit harus diperkuat guna memastikan validitas dan akurasi data yang dihasilkan.
“RUU Statistik ini harus mampu mengurangi kemungkinan distorsi data akibat penyalahgunaan statistik dengan memperkuat sistem pengawasan dan pengelolaan data,” ujar Gamal dalam Rapat Kerja di Ruang Baleg, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Meski demikian, ia tetap mengapresiasi hasil yang disajikan lembaga survei. Menurutnya, perbedaan hasil survei tidak selalu berarti ada upaya manipulasi data, tetapi bisa disebabkan oleh perbedaan metode pengambilan sampel, perubahan perilaku pemilih, atau dinamika mobilisasi massa menjelang pemilihan.
Selain itu, Gamal menilai bahwa penguatan regulasi statistik sangat mendesak mengingat masih lemahnya sistem statistik di Indonesia. Ketidaktepatan data berpotensi berakibat fatal dalam proses pengambilan kebijakan berbasis statistik.
“RUU ini sangat penting, misalnya dalam kasus pandemi COVID-19, di mana WHO pernah menyatakan bahwa angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia 7 kali lipat lebih besar dibandingkan laporan resmi pemerintah. Ini menunjukkan adanya permasalahan besar dalam kapasitas kita mengelola data statistik, yang akhirnya berdampak pada kebijakan yang kurang tepat,” tegas politisi Fraksi PKS ini.
