TajukNasional Anggota Komisi I DPR RI dari Partai Demokrat, Frederik Kalalembang, memberikan sorotan serius terhadap Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, terutama dalam hal struktur dan kewenangan yang diembannya.
Dalam rapat kerja bersama Kepala Bakamla di DPR pada Senin (11/11), Frederik menyampaikan keprihatinannya terkait terbatasnya kewenangan Bakamla, yang hanya sebatas menjaga keamanan dan keselamatan laut tanpa otoritas dalam penegakan hukum. Ia mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 178 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa tugas Bakamla tidak mencakup penegakan hukum.
“Bakamla saat ini menghadapi masalah besar dalam kewenangannya, karena hanya terbatas pada aspek keamanan dan keselamatan laut. Jika kita merujuk pada Perpres tersebut, Bakamla belum memiliki posisi yang jelas dalam penegakan hukum di perairan kita,” ujar Frederik di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta.
Frederik mengusulkan agar Bakamla segera memperbaiki aspek personel terlebih dahulu untuk mencapai cita-cita menjadi Coast Guard Indonesia yang efektif. Hal ini penting agar proses revisi UU Keamanan Laut dapat berjalan lancar. Ia mencatat bahwa saat ini, struktur organisasi Bakamla masih didominasi oleh Angkatan Laut, dengan sebagian kecil diisi oleh polisi dan kejaksaan. Menurutnya, jika Bakamla benar-benar ingin menjadi Coast Guard yang berfungsi sebagai penegak hukum di laut, maka penataan ulang personel menjadi hal yang krusial.
“Jika Bakamla ingin menjadi coast guard yang efektif, kita perlu menata ulang personel di dalamnya, baik pegawai tetap maupun non tetap. Harus ada keberagaman yang lebih luas, bukan hanya dominasi Angkatan Laut saja,” ujar politisi dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Pembenahan ini, menurut Frederik, bukanlah soal kuantitas, tetapi lebih pada kualitas sumber daya manusia yang ada di Bakamla. Ia menegaskan bahwa untuk menjadi Coast Guard yang profesional dan kredibel, Bakamla harus memiliki personel yang memiliki keahlian di bidang penegakan hukum laut dan pengawasan wilayah pesisir.
“Bakamla memiliki potensi besar untuk menjadi Coast Guard Indonesia yang tangguh. Dengan pembenahan yang tepat dalam struktur personel dan penegakan hukum, saya yakin Bakamla bisa mencapai peran yang lebih strategis dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia,” pungkas Frederik Kalalembang, yang juga seorang purnawirawan perwira tinggi Polri dan mantan Deputi Kebijakan dan Strategi Bakamla RI.
