TajukPolitik – Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, mengatakan Fraksi Partai Demokrat menolak pengesahan RUU Kesehatan menjadi Undang – Undang karena Partai Demokrat selalu bermitra dengan masyarakat.
“Masyarakat masukannya seperti apa selalu kita serap dan suarakan. Masyarakat mengadu sama kami bahwa sangat amat menyangkan bahwa mandatory spending di 5 persen anggaran bidang kesehatan bersumber dari APBN itu bisa terancam dengan Undang – Undang Kesehatan yang baru ini,” katanya, Rabu, 12 Juli 2023.
Kemudian Partai Demokrat juga menganggap tidak baik, kalau misalnya negara memperlakukan sektor kesehatan yang sangat penting untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat sebagai sektor usaha. Negara dan pemerintah berkewajiban untuk mengalokasikan sejumlah anggaran untuk sektor kesehatan.
“Nah ini yang perlu pembatasan jangan sampai menjadi sektor usaha. Kemudian kami juga secara tegas mendukung, keterbukaan akan sektor kesehatan tersebut,” katanya.
Akan tetapi, ditegaskan Rizki, dalam Undang – Undang Kesehatan baru selain mengancam mandatory spending alokasi anggaran bidang kesehatan dan diberlakukannya liberalisasi dokter dan tenaga medis.
“Kita welcome kalau misalkan ada dokter – dokter luar negeri masuk ke Indonesia. Tapi tentu dokter di Indonesia di negaranya sendiri harus diutamakan, dari kesejahteraan akses dan lain sebagainya,” katanya.
Jadi banyak poin – poin Fraksi Partai Demokrat suarakan di Paripurna kemarin. Dan dibacakan Partai masyarakat bisa lihat secara rinci
“Tapi intinya kami bermitra dengan masyarakat menolak revisi Undang – Undang Kesehatan menjadi Undang – Undang. Karena catatan – catatan tersebut dan kita akan terus berkoalisi dengan masyarakat menggaungkan semangat dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses pada kesehatan tersebut,” katanya.
Fraksi Partai Demokrat DPR RI menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) menjadi Undang-Undang. Selain Partai Demokrat, Partai PKS juga menolak, sementara tujuh dari sembilan fraksi di DPR menyetujui pengesahan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa 11 Juli 2023.
