TajukNasional – Fraksi Partai Demokrat setuju dengan pemberian penyertaan modal negara (PMN) untuk tahun anggaran 2025 sebesar Rp44,2 triliun, namun mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kondisi fiskal negara.
Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Demokrat, Muslim, ketika membacakan pandangan mini fraksi terhadap usulan Kementerian BUMN mengenai PMN 2025.
“Pada prinsipnya kami mendukung adanya pemberian PMN yang diberikan kepada perusahaan yang membutuhkan, namun demikian kita memberikan catatan kritis untuk menjadi perhatian pemerintah,” ujar Muslim dalam rapat bersama Menteri BUMN Erick Thohir, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Rabu (10/7).
Muslim menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi landasan pemerintah dalam memberikan suntikan PMN bagi perusahaan BUMN. Ia menekankan pentingnya memperhatikan kemampuan fiskal negara, prinsip kehati-hatian, sense of urgency, aspek keberlanjutan, dan multiplier effect dalam kebijakan ini.
“Kebijakan ini tentunya harus tetap memperhatikan kemampuan fiskal negara, prinsip kehati-hatian, sense of urgency, aspek keberlanjutan, dan multiplier effect,” sambungnya.
Lebih lanjut, Fraksi Partai Demokrat menekankan bahwa pemberian PMN kepada perusahaan BUMN harus terukur dan tepat sasaran. Muslim mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kemampuan fiskal negara agar PMN yang diberikan tidak menjadi beban bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah juga harus mempertimbangkan kemampuan fiskal negara agar PMN terhadap BUMN tidak menjadi beban APBN,” tutup Muslim.
Dalam rapat tersebut, Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan bahwa usulan PMN tahun 2025 mencakup beberapa perusahaan BUMN yang membutuhkan suntikan dana untuk menjalankan penugasan dari pemerintah. Erick menekankan pentingnya PMN dalam mendukung pengembangan dan keberlanjutan bisnis BUMN yang sedang melakukan ekspansi maupun yang memerlukan perbaikan performa keuangan.
Di sisi lain, beberapa anggota DPR dari berbagai fraksi juga mengajukan berbagai pertanyaan dan memberikan masukan terkait dengan usulan PMN tersebut. Mereka menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana PMN agar tidak terjadi penyalahgunaan.
Dengan adanya dukungan dari Fraksi Partai Demokrat, diharapkan proses pemberian PMN tahun 2025 dapat berjalan dengan lebih baik, transparan, dan efektif, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional tanpa membebani APBN.
