Dorongan Transparansi dan Efisiensi
Revisi UU BUMN dinilai akan menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola perusahaan negara. Dengan memasukkan putusan MK, memperjelas status pejabat BUMN, hingga wacana perubahan kelembagaan, DPR berharap BUMN dapat lebih efisien dalam menjalankan fungsi bisnis sekaligus mendukung program pembangunan nasional.
Masukan dari masyarakat juga disebut akan menjadi bagian dari pembahasan.
Hal ini sejalan dengan semangat keterbukaan DPR dalam merancang undang-undang agar lebih sesuai dengan kebutuhan zaman dan aspirasi publik.
Dengan pembahasan yang tengah berjalan, revisi UU BUMN diharapkan tidak hanya menjadi penyesuaian regulasi semata, tetapi juga mampu memperkuat peran BUMN sebagai motor penggerak ekonomi dan penjaga kepentingan nasional.
