Ia menambahkan bahwa kebijakan antiperundungan perlu melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari sekolah, pemerintah daerah, keluarga, hingga komunitas sekolah.
Dengan adopsi kebijakan yang lebih tegas dan sistem dukungan yang lebih kuat, Esti berharap kasus perundungan di lingkungan pendidikan dapat ditekan secara signifikan.
Dalam pandangannya, perlindungan terhadap anak dan siswa bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga membangun budaya sekolah yang aman, sehat, dan suportif bagi seluruh peserta didik.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
