TAJUKNASIONAL.COM Ketua Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam menyusun arah kebijakan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, ia mengingatkan agar Menkeu memperkuat komunikasi politik, berhati-hati dalam memberikan pernyataan publik, dan membangun tim ekonomi yang solid demi menjaga kepercayaan politik serta stabilitas fiskal.
“Pak Purbaya harus berhenti terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Fokuslah pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden,” ujar Misbakhun dalam sebuah diskusi ekonomi di Jakarta, Senin (13/10/2025), sebagaimana dikutip dari laman resmi Parlementaria.
Misbakhun menilai, sebagai pejabat tinggi di bidang keuangan negara, setiap pernyataan Menkeu memiliki bobot besar dan bisa berdampak terhadap persepsi pasar maupun arah kebijakan publik.
Baca Juga: Menkeu Purbaya: Era Presiden SBY Rakyat Indonesia Hidup Makmur
Salah satu hal yang ia soroti adalah pernyataan Purbaya terkait pemotongan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut tidak terserap maksimal.
Menurut Misbakhun, anggaran MBG tidak bisa dialihkan begitu saja tanpa melalui pembahasan bersama DPR.
“Soal MBG itu punya dimensi politik dan sosial yang besar. Tidak bisa hanya karena tidak terserap lalu dialihkan secara sepihak,” ujarnya.
Ia juga menyoroti langkah Kementerian Keuangan yang langsung menaikkan defisit anggaran dari 2,48 menjadi 2,68 persen tanpa konsultasi lebih dahulu dengan DPR.
Meskipun langkah tersebut masih dalam ruang pembahasan RAPBN, Misbakhun menilai seharusnya keputusan itu tetap disinergikan agar tidak menimbulkan kesan kebijakan sepihak.
Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kelas menengah rentan.
Ia mengusulkan agar tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diturunkan dari 11 persen ke 10 persen, atau bahkan 8 persen, guna mendorong konsumsi domestik.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tegaskan Tak Ada Proposal Resmi Pembangunan Ponpes Al Khoziny dari APBN
“Saya yang waktu itu mengingatkan supaya kenaikan PPN ini ditahan, bahkan kalau bisa diturunkan kembali. Untuk apa? Untuk mengangkat daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi,” kata Misbakhun.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya reformasi sistem bantuan sosial (bansos) agar bisa menyentuh kelompok masyarakat rentan agar tidak jatuh miskin.
“Desain kebijakan fiskal harus menyentuh kelompok yang rentan turun kelas. Ini bagian dari kesejahteraan yang dikehendaki Presiden Prabowo,” tegasnya.
