Tidak hanya itu, Komisi V DPR RI turut meminta Kementerian PKP melakukan evaluasi terhadap syarat prosedural pembangunan perumahan, terutama terkait target 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah.
Zigo Rolanda kembali mengingatkan pentingnya pembangunan yang memperhatikan aspek mitigasi bencana.
“Di Sumbar banyak perumahan dibangun berpotensi rawan bencana. Jangan sampai tidak sesuai target,” tegasnya.
Ke depan, Komisi V berharap Kementerian PKP dapat mempercepat langkah pemulihan, memperkuat tata ruang aman bencana, serta memastikan masyarakat terdampak mendapatkan hunian layak secara cepat dan tepat sasaran.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
