TajukPolitik – Kepala BPOKK DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menanggapi kemungkinan Partai Demokrat akan bergabung ke kabinet Jokowi.
Herman Khaeron menyerahkan sepenuhnya ke Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif menentukan kabinet.
“Semua itu hak prerogatif Presiden. Jadi, tergantung Presiden. Kita tidak boleh mencampurinya,” ujarnya seperti yang dikutip tajuknasional.com, minggu (8/10).
Politisi Demokrat tersebut menegaskan jika keputusan menerima atau tidak jabatan menteri jika ditawarkan gabung dalam kabinet Jokowi diputuskan oleh Majelis tinggi Partai.
“Kami lihat dulu, karena yang mengambil keputusan bukan saya. Yang mengambil keputusan menerima atau tidak, itu Ketua Majelis Tinggi dan jabatan-jabatan puncak di Demokrat. Kalau nanti ada tawaran dari Presiden, akan dibahas di Majelis Tinggi,” jelasnya.
“Nanti akan direspons pimpinan dan Majelis Tinggi Partai Demokrat,” sambungnya.
Herman sendiri menilai kalau ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sangat layak jika menerima jabatan menteri.
“Jangankan untuk jabatan menteri, untuk Cawapres saja dari segi kapasitas, integritas, kapabilitas dan elektabilitas, sudah kelihatan,” jelasnya.
Herman menjelaskan, jika pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo bambang Yudhoyono (SBY), bisa dimaknai sebagai pertemuan dua tokoh yang memimpin Indonesia 10 tahun dan menjalankan tugasnya dengan baik, kemudian berdiskusi.
“Dua tokoh ini berdiskusi tentang bagaimana situasi bangsa, penyelesaian persoalan bangsa, dan sama-sama punya komitmen untuk mensukseskan Pemilu 2024 dengan demokratis,” tukasnya.
Seperti diketahui rumor masuknya Demokrat dalam kabinet Jokowi semakin santer pasca pertemua SBY dan Jokowi beberapa waktu lalu. Apalagi saat ini kabinet Jokowi sedang dilanda kasus korupsi beberapa menterinya.
Bahkan yang paling hangat Syahrul yasin Limpo sudah mengundurkan diri dari jabatana menteri pertanian setelah dirinya terlibat kasus korupsi. Begitupun masih ada Menpora yang namanya disebut dalam kasus korupsi BTS Kominfo yang juga melibatkan meneteri dari Nasdem.
