TajukPolitik – Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron meminta pemerintah untuk menghentikan sementara proyek investasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.
Menurut dia, penghentian sementara proyek tersebut dapat meredakan situasi yang tengah memanas di sana.
“Menurut saya, hentikan dulu. Kemudian replanning, direncanakan ulang, dan kemudian sambil meyakinkan para investor bahwa kejadian seperti ini tidak akan berulang ke depan,” kata Herman di gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/9/2023).
Ia menjelaskan, kawasan apapun yang akan dibangun seharusnya warga sekitar diprioritaskan.
Selain itu, Herman meminta pemerintah menggunakan cara-cara yang humanis dalam setiap pembangunan yang berdampak terhadap masyarakat.
“Masih banyak waktu untuk kita bicara dulu. Jangan karena ada Rp100 triliun yang akan masuk, lantas gelap mata. Kita harus menggeser terhadap masyarakat yang ada di sana,” kata Herman.
Sebelumnya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut konflik di Rempang sudah selesai.
Kemarin, Senin (18/9), Bahlil melakukan pertemuan dengan warga dan tokoh adat di Pulau Rempang.
Setelah berdialog, ia berjanji menjaga hak warga untuk tidak direlokasi, melainkan menggeser tempat tinggal mereka.
“Kami telah bertemu masyarakat dengan kondisi kekeluargaan, kami juga telah melakukan diskusi yang mendalam terkait dengan hal-hal yang terjadi beberapa hari ke belakang, khususnya tentang pergeseran masyarakat dalam rangka proses investasi yang akan dilakukan di Rempang dengan berbagai macam dinamika yang ada,” kata Bahlil usai menemui warga dan tokoh masyarakat di Pulau Rempang, Senin.
Seperti diketahui proyek rempang menimbulkan konflik yang melibatkan aparat keamanan dengan masyarakat yang menolak untuk direlokasi karena sudah bertempat tinggal di Rempang berpuluh tahun.
Penolakan masyarakat semakin meluas dengan perlawanan bahkan masyarakat menyerang kantor BP Batam yang dinilai berpihak kepada investor.
