TajukPolitik – Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, menilai industri strategis selama ini kurang mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, pemerintahan mendatang harus hadir dan memprioritaskan skema pembiayaan untuk industri strategis agar sektor ini dapat berkembang dengan baik.
Sartono Hutomo menuturkan bahwa agar industri strategis dapat lebih mandiri, harus ada pengelolaan keuangan yang baik di tiap BUMN. “Mampu mengelola dengan baik manajemen keuangan di setiap BUMN dalam hal ini mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mampu untuk diversifikasi bisnis agar tidak bergantung pada satu sektor,” ujar Sartono.
Karena itu, Sartono menekankan bahwa negara harus selalu hadir dalam skema pembiayaan industri strategis sehingga ada proteksi dari pemerintah. “Pertama, dukungan penuh terhadap langkah-langkah perusahaan yang diambil demi kemajuan di industrinya masing-masing dan tentu juga harus jelas payung hukumnya,” katanya.
Dengan begitu, siapa saja yang menjadi pengambil keputusan merasa aman dalam setiap langkah bisnis yang diambil. “Kalau kita masih menggunakan langkah-langkah yang kaku pasti tertinggal dari yang lain,” ucapnya. Selain itu, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) tentu diperlukan untuk membantu menciptakan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas.
Salah satu industri strategis yang saat ini sedang terbelit masalah keuangan adalah PT Krakatau Steel Tbk (KRAS). Langkah penyelamatan perusahaan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar KRAS tetap bisa menjalankan bisnis inti industri baja yang memiliki dampak multiplier luas. Berdasarkan laporan keuangan tahun 2023, PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) mengalami kerugian sebesar Rp2,03 triliun.
Kondisi industri strategis ini juga menjadi perhatian dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Melalui anggota Dewan Pakar TKN, Drajad Wibowo, dinyatakan bahwa Prabowo akan menyusun ulang peta jalan BUMN strategis Indonesia. “Pemerintah baik di sisa masa bakti Presiden Jokowi maupun ketika Prabowo memimpin perlu menyusun ulang peta jalan BUMN strategis Indonesia. Kenapa? Salah satu alasannya karena Prabowo sangat ingin memajukan industri militer kita,” ujar Drajad, Rabu (19/6).
Paradigma bagi BUMN industri strategi tidak bisa berorientasi keuntungan. Hal ini harus berlandaskan pengembangan kapasitas teknologi bangsa dengan koridor efektivitas dan efisiensi biaya. “Jadi tupoksi BUMN strategis perlu diredefinisi. Mereka harus menguasai inovasi dan teknologi termaju dalam bidangnya, tapi dengan pengawasan dan audit yang ketat terhadap biayanya,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa BUMN ini memiliki strategi bisnis yang jelas dan terukur. Dukungan terhadap BUMN strategis harus mencakup berbagai aspek mulai dari pembiayaan, regulasi, hingga pengembangan SDM. Ini termasuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh BUMN tersebut didukung oleh kebijakan yang jelas dan transparan.
Sartono juga menyoroti pentingnya kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam mendukung industri strategis. Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri strategis di Indonesia. “Kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri strategis,” tambah Sartono.
Dengan demikian, diharapkan bahwa pemerintah mendatang akan lebih fokus dalam mengembangkan dan mendukung industri strategis, sehingga Indonesia dapat mencapai kemandirian dan kemajuan yang diinginkan dalam sektor-sektor tersebut.
