TajukNasional Mantan kader PDIP yang kini bergabung dengan Partai Gerindra, Budiman Sudjatmiko, menantang Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk melaporkan dugaan skandal pejabat negara yang diklaimnya memiliki bukti dokumen ke aparat penegak hukum di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Budiman dalam acara peresmian anggota baru Formas di Gedung RRI, Jakarta, pada Senin (30/12/2024).
“Kalau menurut saya, kalau ada masalah ya laporkan saja. Kalau itu benar, silakan laporkan ke aparat penegak hukum di Republik Indonesia. Tidak perlu membawa dokumen itu ke Rusia, karena ini masalah Indonesia,” tegas Budiman.
Budiman, yang kini menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mempertanyakan langkah Hasto yang diduga mencatatkan dokumen tersebut ke notaris di Rusia. Ia menilai tindakan itu tidak relevan dan lebih baik diserahkan ke lembaga hukum di Indonesia.
“Kalau kita bicara soal hukum di Indonesia, tidak ada kaitannya dengan notaris di Rusia. Kalau ada indikasi pelanggaran, laporkan saja ke lembaga hukum di negara ini,” tambah Budiman.
Hasto dan Dokumen Dugaan Skandal
Sebelumnya, Connie Rahakundini Bakrie mengungkap bahwa ia menerima sejumlah dokumen dari Hasto Kristiyanto. Dokumen tersebut, menurut Connie, telah dicatatkan di notaris di Rusia dan dianggap sebagai “bom waktu” yang akan mengungkap berbagai skandal politik, korupsi, hingga kelemahan lembaga hukum di Indonesia.
Guntur Romli, politisi PDIP, membenarkan bahwa dokumen tersebut mencakup berbagai bukti, termasuk video, audio, dan teks yang dianggap autentik. “Ini semua dokumen yang kami anggap orisinal dan sangat kuat sebagai bukti nantinya,” ujar Guntur.
Namun, Guntur juga mengungkapkan bahwa dokumen tersebut dicatatkan di Rusia karena PDIP merasa tidak percaya dengan lembaga penegak hukum di Indonesia saat ini.
Respons Budiman
Menanggapi langkah ini, Budiman menegaskan bahwa membawa dokumen tersebut ke luar negeri justru menunjukkan ketidakpercayaan kepada sistem hukum nasional. Ia mendorong PDIP untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap penyelesaian kasus melalui jalur hukum di Indonesia.
“Kalau memang ada indikasi pelanggaran hukum yang serius, jalannya jelas: bawa ke lembaga penegak hukum di sini, bukan ke luar negeri. Itu lebih menunjukkan keberanian dan komitmen pada kedaulatan hukum di Indonesia,” pungkas Budiman.
Langkah Hasto yang mencatatkan dokumen dugaan skandal di Rusia memicu perdebatan luas, dengan beberapa pihak mempertanyakan motif di balik tindakan tersebut. Di sisi lain, seruan Budiman untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur hukum di Indonesia mendapat dukungan dari berbagai kalangan.
