TajukPolitik – Wakil Ketua Komisi X DPR, Dede Yusuf, menyatakan bahwa politeknik pariwisata (poltekpar) di bawah naungan Kemenparekraf/Baparekraf memiliki peluang untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi wisata daerah.
Menurut Dede, hal ini dapat dilakukan melalui riset yang dilakukan oleh poltekpar, yang kemudian menghasilkan cetak biru (blueprint) atau kerangka pengembangan pariwisata di wilayah-wilayah potensial.
“Kami melihat perlu ada supporting terhadap blueprint-blueprint daerah yang ingin mendorong sektor pariwisata. Dan, itu mungkin bisa dibantu melalui riset-riset yang ada di poltekpar-poltekpar untuk bisa membantu daerah-daerah yang ingin mengembangkan,” katanya dalam rapat kerja (raker) Komisi X DPR dengan Menparekraf Sandiaga Uno di Jakarta, Kamis.
Dede menyoroti bahwa banyak daerah belum memiliki blueprint atau masterplan untuk rencana-rencana pengembangan pariwisata. Menurutnya, poltekpar bisa bekerja sama dengan daerah-daerah yang memiliki potensi wisata namun kekurangan sumber daya untuk melakukan riset.
Sebagai contoh, Dede menyebut Pulau Bintan di Kepulauan Riau yang memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan wisatawan yang berangkat ke Singapura. “Kita tahu Bintan ini masih terkenal dengan golfnya, juga mungkin dengan ada resornya. Tetapi, pada dasarnya, ini punya potensi untuk mengambil turis-turis yang berdatangan ke Singapura karena jarak yang dekat,” kata Dede.
Dede juga berharap pemerintahan yang akan datang dapat memberikan perhatian lebih terhadap ekonomi kreatif, yang dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus penghasil devisa yang besar bagi negara.
“Tentu, kita berharap kerja sama antara pihak Kemenparekraf dengan Komisi X DPR bisa membantu mendorong agar mindset negara kita ini shifting (berpindah), dari sebelumnya ekonomi yang based on natural resources menuju kepada ekonomi yang based on human resources,” ujar dia.
Pada kesempatan tersebut, Dede turut mengapresiasi kinerja Kemenparekraf. Walaupun tidak memiliki anggaran yang terlalu besar, menurutnya, Kemenparekraf mampu menciptakan program-program kreatif bersama masyarakat dan mitra. Dia berharap kinerja yang baik ini dapat terus berlanjut di masa mendatang.
Dalam raker tersebut, Komisi X DPR menyetujui pagu indikatif Kemenparekraf pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 sebesar Rp1,77 triliun dan menyetujui usulan penambahan pagu indikatif sebesar Rp3,05 triliun, sehingga total menjadi Rp4,82 triliun.
Menparekraf/Kabaparekraf, Sandiaga Salahuddin Uno, mengatakan bahwa pagu anggaran Rp1,77 triliun mengalami penurunan yang sangat dalam, hampir 50 persen atau tepatnya 49,96 persen dari pagu anggaran 2024. Usulan tambahan anggaran sebesar Rp3,05 triliun, kata Sandiaga, akan dialokasikan pada masing-masing satker dengan fokus pada peningkatan penguatan sumber daya manusia (SDM), destinasi wisata, dan beberapa program unggulan seperti program desa wisata.
“Sehingga, nanti memberikan kemudahan bagi pemerintahan selanjutnya, terutama menteri yang nanti akan memimpin, untuk menjalankan program sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia agar penguatan wisata kita bisa membuka lapangan usaha dan lapangan kerja,” kata Sandiaga.
Sandiaga menambahkan bahwa peran untuk memfasilitasi dan memberikan pendampingan akan terus dilakukan oleh kementeriannya sampai pada penyelesaian pembangunan fisik di poltekpar. Jika hal ini tidak dipenuhi, menurut Sandi, maka akan berdampak pada penurunan kinerja di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.
