Rabu, 22 Oktober, 2025

Aksesi Pemerintah Indonesia Menuju OECD, Jadi Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Global

TAJUKNASIONAL.COM Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menandai satu tahun kerjanya dengan langkah diplomasi ekonomi yang strategis melalui proses aksesi Indonesia ke Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Indonesia di panggung global serta mempercepat transformasi ekonomi menuju tata kelola yang transparan, modern, dan berdaya saing tinggi.

Organisasi OECD saat ini beranggotakan 38 negara yang mewakili lebih dari 1,4 miliar penduduk dunia, dengan kontribusi mencapai 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) global dan 50 persen terhadap perdagangan dunia.

Keanggotaan di OECD bukan sekadar status internasional, tetapi juga bentuk komitmen terhadap penerapan standar tata kelola ekonomi global yang baik.

Baca Juga: DPR RI Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280 Persen, Dorong Reformasi dan Pengawasan Ketat

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa aksesi Indonesia ke OECD merupakan keputusan strategis yang akan memperkuat stabilitas ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Melalui keanggotaan ini, Indonesia akan menyesuaikan berbagai kebijakan domestik agar sejalan dengan standar OECD, mencakup bidang transparansi perpajakan, reformasi birokrasi, peningkatan efisiensi ekonomi, hingga penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Langkah konkret pemerintah dalam diplomasi ekonomi tersebut juga terlihat dari pertemuan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Sekjen OECD di Paris, Prancis, pada 3 Juni 2025.

Dalam pertemuan itu, Airlangga menegaskan kesiapan Indonesia untuk memperkuat integrasi ekonomi global, sekaligus mempertahankan kepentingan nasional dalam proses aksesi.

Dengan aksesi ini, Indonesia diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi nasional melalui reformasi kebijakan berbasis data, peningkatan produktivitas, serta penerapan prinsip good governance dalam setiap aspek pembangunan.

Baca Juga: DPR RI Dukung Kebijakan Presiden Prabowo Naikkan Gaji Hakim 280 Persen, Dorong Reformasi dan Pengawasan Ketat

Selain itu, pemerintah optimistis bahwa keanggotaan OECD akan membuka akses lebih luas terhadap pasar internasional, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan ekonomi menengah baru di dunia.

- Advertisement -spot_imgspot_img
Berita Terbaru
- Advertisement -spot_img
Berita Lainnya
Rekomendasi Untuk Anda
- Advertisement -spot_img

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini