AHY Ungkap Dukungan Prabowo saat Demokrat Dihadang Kudeta Moeldoko

TajukNasional Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengenang kembali momen ketika partainya menghadapi upaya pengambilalihan oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Dalam pidatonya di penutupan Kongres VI Partai Demokrat pada Selasa (25/2), AHY mengungkapkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memberikan dukungan moral yang berarti di tengah konflik tersebut.

AHY bercerita bahwa saat polemik terjadi, Prabowo menyampaikan pesan secara langsung kepadanya di Kertanegara. Dalam pesannya, Prabowo menegaskan ketidaksukaannya terhadap praktik-praktik politik yang tidak etis, termasuk upaya mengambil alih kepemimpinan partai secara tidak sah.

“Di tengah badai itu, saya ingat pesan Bapak Prabowo. Kalau tidak salah, saat itu di Kertanegara beliau menyampaikan langsung kepada saya, kurang lebih begini: ‘Gus, saya juga tidak suka ada upaya pembegalan partai seperti itu’,” ujar AHY dalam pidatonya.

Menurut AHY, dukungan dari Prabowo memiliki arti besar bagi Partai Demokrat. Ia menilai bahwa sebagai seorang politisi senior yang telah mengalami berbagai dinamika politik, Prabowo memahami betapa sulitnya membangun dan mempertahankan sebuah partai.

Lebih lanjut, AHY juga menyebutkan bahwa Megawati Soekarnoputri memiliki pandangan serupa terkait upaya kudeta kepemimpinan partai politik. Ia menilai bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut juga pernah menghadapi situasi serupa di masa lalu dan menolak praktik-praktik politik yang amoral serta inkonstitusional.

Seperti diketahui, beberapa tahun lalu Partai Demokrat menghadapi dualisme kepemimpinan antara kubu AHY dan kubu Moeldoko. AHY secara sah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres tahun 2020, sementara Moeldoko mengklaim posisi yang sama melalui Kongres Luar Biasa (KLB) pada tahun berikutnya.

Perseteruan ini sempat berlanjut ke jalur hukum, di mana kubu AHY akhirnya dinyatakan sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA). Pada 3 Oktober 2022, MA menolak kasasi yang diajukan oleh Moeldoko terkait kepengurusan Demokrat. Tak berhenti di situ, Moeldoko kembali mengajukan peninjauan kembali (PK), namun MA kembali menolaknya pada 10 Agustus 2023.

Kisah ini menjadi salah satu dinamika politik yang menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kedaulatan partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia. AHY berharap bahwa pengalaman ini bisa menjadi pelajaran berharga agar kejadian serupa tidak lagi terjadi di masa mendatang.