TAJUKNASIONAL.COM Ribuan warga Amerika Serikat turun ke jalan dalam aksi demonstrasi nasional bertajuk “No Kings” pada Sabtu (18/10) waktu setempat.
Gerakan ini merupakan bentuk perlawanan terhadap kebijakan Presiden Donald Trump, yang dianggap bersifat otoriter dan mengancam prinsip demokrasi Amerika.
Aksi besar ini berlangsung di berbagai kota besar, termasuk New York, Washington DC, Los Angeles, Chicago, dan Miami, serta di depan kediaman pribadi Trump di Mar-a-Lago, Florida.
Melansir situs resmi gerakan noking.org, jutaan orang terlibat dalam aksi ini dengan membawa pesan utama bahwa “Amerika tidak memiliki raja, dan kekuasaan sejatinya berada di tangan rakyat.”
“Tak ada takhta. Tak ada mahkota. Tak ada raja. Pada 18 Oktober, jutaan orang dari kita bangkit untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika tidak punya raja,” demikian pernyataan resmi gerakan No Kings.
Baca Juga: Donald Trump Akan Bertemu Xi Jinping di Korea Selatan Bahas Perang Dagang
Protes terhadap kebijakan keras Trump
Gerakan No Kings menuduh pemerintahan Trump telah menyalahgunakan kekuasaan dengan cara menekan kebebasan sipil dan hak asasi manusia.
Trump disebut mengerahkan agen-agen bertopeng untuk menangkap imigran tanpa surat perintah, memanipulasi peta pemilu, dan menggunakan kebijakan imigrasi untuk menakut-nakuti kelompok minoritas.
Selain itu, para pengunjuk rasa juga menilai kebijakan Trump menghancurkan layanan publik penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan lingkungan.
“Presiden merasa kekuasaannya absolut. Tapi di Amerika, kita tidak punya raja. Kita tidak akan mundur melawan kekacauan, korupsi, dan kekejaman,” tulis pernyataan gerakan tersebut.
Kepala advokasi politik American Civil Liberties Union (ACLU), Deirdre Schifeling, menyebut aksi ini menegaskan kembali komitmen rakyat terhadap prinsip hukum dan kesetaraan.
“Kita negara hukum untuk semua orang, menjunjung tinggi demokrasi, dan tidak akan dibungkam,” ujarnya.
Krisis politik dan sosial memanas
Demonstrasi ini terjadi di tengah kegentingan politik di AS, menyusul shutdown pemerintahan federal sejak awal Oktober akibat kebuntuan antara Kongres dan Gedung Putih.
Akibatnya, ribuan pegawai negeri dirumahkan dan berbagai layanan publik lumpuh.
Selain itu, pemerintahan Trump juga dikritik keras setelah insiden penembakan kapal sipil di perairan Venezuela yang dituding membawa narkoba, serta meningkatnya ketegangan sosial di Chicago dan California imbas kebijakan penegakan imigrasi yang dinilai diskriminatif.
