Dana ini akan dialihkan sementara untuk memastikan kelancaran pembayaran gaji sektor pertahanan dan keamanan.
Baca Juga:Puji-Puji Trump untuk Presiden Prabowo di Dua Forum Pemimpin Dunia
Sejak 1 Oktober 2025, pemerintahan yang didominasi Partai Republik menerapkan shutdown setelah Senat gagal meloloskan RUU Anggaran.
Akibatnya, sekitar 750.000 pegawai federal atau 40 persen tenaga kerja pemerintah dirumahkan tanpa bayaran.
Sebanyak 4.000 pekerja di tujuh instansi federal bahkan telah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Situasi politik semakin memanas, dengan Partai Republik menuding Demokrat sebagai penyebab kebuntuan anggaran, sementara Partai Demokrat menilai Republik bertanggung jawab atas krisis karena menolak kompromi dalam negosiasi pendanaan.
Shutdown kali ini menjadi salah satu yang paling berdampak dalam sejarah modern Amerika Serikat, menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat dan sektor ekonomi.
Pemerintah kini berpacu dengan waktu untuk mengamankan pembiayaan sementara agar layanan publik esensial tetap beroperasi hingga Kongres mencapai kesepakatan baru.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
