Namun, langkah itu memicu kecaman dari Presiden Venezuela Nicolás Maduro yang menilai serangan AS sebagai “ancaman keterlaluan.”
Serangan kedua dilakukan dua pekan setelahnya dan menewaskan tiga orang. Trump mengklaim kapal tersebut membawa kokain serta fentanil, tetapi sejumlah media internasional menyoroti minimnya bukti publik yang ditunjukkan AS. Kondisi ini memunculkan perdebatan terkait legalitas operasi militer tersebut, terutama karena dilakukan di perairan internasional yang diatur hukum maritim global.
Meski Trump menegaskan operasi ini sah berdasarkan Konstitusi AS, sejumlah pakar hukum internasional yang dikutip dari beberapasumber menyatakan bahwa serangan terhadap kapal di perairan internasional berpotensi melanggar hukum maritim serta hak asasi manusia.
Mereka mempertanyakan dasar hukum yang digunakan AS untuk mengategorikan kartel narkoba sebagai organisasi teroris asing, sehingga membenarkan penggunaan kekuatan militer.
Hingga kini, Pentagon merujuk semua pertanyaan terkait legalitas kepada Gedung Putih, yang belum memberikan pernyataan resmi.
Baca dan Ikuti Media Sosial Tajuk Nasional, KLIK DISINI
