TajukNasional Bekasi kembali dilanda banjir yang terjadi secara berulang setiap lima tahun sekali. Menanggapi hal ini, Aparat Penegak Hukum (APH) diminta untuk melakukan penyelidikan terhadap pemerintah daerah Bekasi guna mencari tahu penyebab utama permasalahan yang terus berulang tersebut.
Pakar ilmu pemerintahan, Efriza, menilai bahwa APH perlu turun tangan dalam mengusut kasus banjir musiman yang selalu terjadi saat musim penghujan.
Ia menegaskan bahwa permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca, tetapi juga akibat pengelolaan lingkungan yang kurang baik.
“Banjir ini bukan sekadar faktor cuaca atau fenomena yang dianggap lumrah, melainkan ada permasalahan dalam pengelolaan lingkungan yang tidak dilakukan dengan baik dan tepat,” ujar Efriza dalam keterangannya, Selasa (18/3).
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya tidak membiarkan masalah ini terus berulang jika benar-benar serius dalam menangani bencana banjir.
Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dinilai sangat penting untuk mencari solusi permanen dalam menangani banjir yang selalu menghantui warga Bekasi.
“Masalah ini bergantung pada koordinasi yang baik antara pemerintah Bekasi dan Gubernur Jawa Barat. Diperlukan langkah konkret dalam upaya mitigasi serta solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir,” tambahnya.
Sebagai lulusan Magister Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS), Efriza juga menekankan pentingnya penegakan hukum dalam memastikan kebijakan tata ruang di daerah telah diterapkan dengan benar dan tidak menyebabkan bencana bagi masyarakat.
“Jika pemerintah daerah merasa perlu, maka sudah seharusnya melibatkan APH dalam menyelesaikan permasalahan tata kelola lingkungan agar siklus banjir lima tahunan ini tidak terus terjadi,” tutupnya.
