TajukNasional Kasus dugaan kecurangan dalam takaran MinyaKita kembali menjadi sorotan publik.
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio atau Hensat, menegaskan bahwa kasus ini harus diusut hingga tuntas.
Jika terbukti ada pihak yang sengaja mengurangi isi minyak untuk keuntungan pribadi, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
“Kasus minyak goreng MinyaKita mulai adem bagaikan minyak jelantah yang menunggu diolah lagi. Mari panaskan kompor agar minyak memanas hingga pelakunya terkuak,” tulis Hensat dalam akun X miliknya, dikutip Minggu (16/3).
Ia mendesak pihak berwenang segera mengungkap siapa dalang di balik dugaan pengurangan takaran ini.
Jika tidak ada tindakan tegas, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa semakin menurun.
Sebagai pendiri Lembaga Survei Kedai KOPI, Hensat menegaskan bahwa pelaku tidak boleh hanya diberikan teguran, melainkan harus diadili sesuai hukum yang berlaku.
“Tangkap pelaku dan buang ke pulau terpencil yang ada hiunya,” kata Hensat dengan nada tegas.
Pernyataan tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yang berencana membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil.
Prabowo mengungkapkan rencana ini dalam acara peluncuran mekanisme baru penyaluran tunjangan guru ASN daerah di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta, Kamis (13/3).
Di hadapan para guru, Prabowo menegaskan bahwa koruptor adalah penyebab kesulitan bagi tenaga pendidik, tenaga medis, hingga petani.
“Kita akan usir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya juga akan sisihkan dana buat penjara sangat kokoh di suatu tempat terpencil, supaya mereka tidak bisa keluar. Kalau mereka kabur, biar ketemu sama hiu,” ujar Prabowo.
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik kecurangan, termasuk dalam distribusi MinyaKita.
Publik kini menantikan langkah konkret dari aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang terlibat.
