TAJUKNASIONAL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati resmi membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
Langkah ini diambil usai gelombang aksi massa yang menuntut pelengseran bupati berujung ricuh di depan gedung DPRD.
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, menegaskan pembentukan pansus ini merupakan tahap awal dari proses penyelidikan mendalam terhadap kebijakan-kebijakan Bupati yang dianggap bermasalah.
“Rapat paripurna ini akan mengarah pada penyelidikan kebijakan Bupati Pati. Nanti, pansus yang dibentuk akan bertugas mengusut tuntas berbagai kebijakan tersebut,” ujarnya saat memimpin sidang, Selasa (12/8/2025).
Baca juga: Selain Sudewo, Berikut Daftar Kepala Daerah yang Pernah Dimakzulkan
Sejumlah anggota dewan mengungkap alasan kuat di balik langkah ini. Narso dari Fraksi PKS menilai terdapat persoalan serius mulai dari polemik pengangkatan direktur rumah sakit hingga pergeseran alokasi anggaran.
Sementara itu, Joni Kurnianto dari Partai Demokrat menegaskan bahwa Sudewo dinilai telah mengingkari janji saat dilantik dan memicu kegaduhan di Pati.
Yeti dari Fraksi Gerindra menambahkan, hak angket ini perlu digunakan untuk menjamin transparansi pemerintahan.
Sedangkan Mahdun dari Fraksi PKB menyoroti kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang sempat memicu keresahan warga meski akhirnya dibatalkan.
