TajukNasional Perum Bulog mendapat sorotan tajam terkait dugaan ketidakterbukaan dalam pengelolaan beras. Akibatnya, sekitar 300 ribu ton beras sisa impor tahun 2024 ditemukan dalam kondisi berkutu.
Anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, menilai temuan ini menunjukkan adanya potensi kerugian negara yang harus segera dipertanggungjawabkan oleh Bulog.
“Jangan sampai dengan dalih beras bisa difumigasi, lantas dianggap negara tidak merugi. Ini jelas kerugian karena tak layak dikonsumsi,” ujar Hindun dalam keterangan resminya, Senin (17/3).
Ia juga menduga jumlah beras yang mengalami kerusakan bisa lebih besar dari 300 ribu ton.
Menurutnya, beberapa kantor wilayah dan cabang Bulog cenderung tidak transparan dalam memberikan laporan terkait kondisi stok beras.
“Bisa jadi lebih ini hitungannya. Bulog saja yang nggak transparan,” tegas Hindun, yang juga merupakan legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam kesempatan tersebut, Hindun berharap jajaran direksi baru Bulog dapat melakukan perencanaan yang lebih matang dan strategis agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
“Ini peringatan! Jajaran direksi baru harus lebih jeli dan visioner agar tidak merugikan keuangan negara,” tandasnya.
Kasus beras berkutu ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan cadangan pangan nasional.
Publik pun menunggu langkah konkret dari Bulog dan pemerintah dalam menyelesaikan masalah ini serta memastikan ketersediaan beras yang layak konsumsi bagi masyarakat.
