Di tengah tantangan besar yang dihadapi bangsa, Presiden Prabowo Subianto membuktikan tekadnya untuk memimpin dengan integritas dan membangun negara tanpa kompromi terhadap korupsi.
Pada 13 Januari 2025, di Istana Merdeka, Prabowo memanggil Jaksa Agung dan seluruh Jaksa Agung Muda untuk membahas dua isu krusial yang merongrong masa depan Indonesia: pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang merugikan negara.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo secara tegas menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum. Beliau mengungkapkan bahwa praktik korupsi di sektor perizinan yang selama ini terjadi telah memberikan celah bagi individu dan kelompok tertentu untuk meraup keuntungan pribadi, sementara negara dan rakyat menjadi korban. Korupsi yang merajalela ini menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakadilan.
Oleh karena itu, Presiden Prabowo meminta agar Jaksa Agung dan jajarannya segera mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik-praktik ilegal ini.
Tidak hanya soal penegakan hukum, Prabowo juga memberikan arahan penting untuk memperkuat sistem pengawasan di semua lini pemerintahan.
Hal ini bertujuan agar proses perizinan dapat berjalan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa ada penyalahgunaan wewenang.
Dengan langkah ini, Prabowo ingin memastikan bahwa pembangunan nasional tidak terganggu oleh praktik-praktik ilegal yang merusak fondasi negara.
Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kepala BPKP Yusuf Ateh, Prabowo menegaskan bahwa bangsa ini butuh pemimpin yang tidak takut untuk bertindak tegas demi masa depan yang lebih baik.
Kini saatnya bagi kita semua untuk bersatu dalam memerangi korupsi, menjaga keadilan, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat.
Oleh Dede Prandana Putra (Pemerhati Sosial-Politik)
