Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmennya untuk menjaga kestabilan ekonomi negara melalui langkah strategis yang penuh makna.
Dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, beliau menggariskan upaya efisiensi anggaran yang sangat dibutuhkan demi kebaikan bangsa.
Tidak tanggung-tanggung, tujuan yang ingin dicapai adalah penghematan sebesar Rp306,69 triliun, atau sekitar 8,47% dari total APBN 2025 yang mencapai Rp3.621,3 triliun.
Apa yang dilakukan oleh Prabowo bukan hanya sekedar kebijakan, tetapi merupakan perwujudan nyata dari upaya untuk mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa setiap rupiah dalam APBN dan APBD digunakan untuk kepentingan rakyat. Tidak ada ruang untuk belanja yang tidak berdampak langsung pada kemajuan bangsa.
Oleh karena itu, pemangkasan anggaran dilakukan dengan teliti, mencakup berbagai sektor, termasuk pengeluaran operasional, perjalanan dinas, serta kegiatan seremonial yang tidak perlu.
Bukan hanya kementerian dan lembaga yang diminta untuk meninjau kembali anggaran mereka, tetapi juga para kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati/wali kota, diminta untuk mengurangi belanja yang tidak mendesak.
Prabowo bahkan menekankan pentingnya pembatasan perjalanan dinas hingga 50%, serta menghindari kegiatan yang tidak memberikan dampak signifikan bagi pembangunan.
Dalam hal ini, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan memiliki peran besar untuk menetapkan besaran efisiensi anggaran yang harus dilakukan oleh masing-masing kementerian dan lembaga.
Langkah berani ini menunjukkan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang memiliki visi jauh ke depan, mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan memaksimalkan potensi anggaran negara untuk pembangunan yang produktif dan berkelanjutan.
Inpres ini bukan sekadar instruksi administratif, tetapi panggilan bagi semua elemen pemerintahan untuk berkomitmen pada pengelolaan anggaran yang lebih bijaksana.
Kini, tinggal bagaimana pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk merealisasikan penghematan ini demi kemajuan Indonesia yang lebih baik.
Oleh Dede Prandana Putra (Pemerhati Sosial-Politik)
