Aturan ini akan memperkuat tata kelola, memperjelas pembagian tugas, serta memastikan distribusi berjalan rapi tanpa celah penyimpangan.
Fakta bahwa ada kasus keracunan tidak bisa dipungkiri.
Namun, bukannya menghentikan, negara justru bergerak lebih tegas dan cepat.
Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melanggar SOP langsung ditutup sementara.
Setiap unit diwajibkan memiliki sertifikat higienitas, peralatan sterilisasi modern, hingga rapid test makanan.
Bahkan juru masak pun wajib tersertifikasi, agar mutu MBG benar-benar terjamin.
Inilah bukti bahwa negara hadir: memperbaiki, bukan menyerah. MBG bukan sekadar program makan, tapi simbol keadilan sosial—bahwa anak-anak dari Sabang sampai Merauke berhak tumbuh sehat, cerdas, dan kuat.
Mari kita dukung penuh langkah Presiden Prabowo.
Baca juga: Instruksi Presiden Prabowo Pastikan MBG Bebas dari Keracunan
Jangan biarkan isu-isu kecil meruntuhkan program besar yang menyentuh jutaan perut rakyat.
MBG adalah masa depan generasi emas Indonesia.
