Pemerintahan Prabowo Subianto yang baru menginjakkan langkahnya di 100 hari pertama menunjukkan komitmen yang jelas terhadap pengelolaan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Proyek-proyek besar yang ada haruslah memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar buang-buang anggaran, terutama dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sangat ketat.
Beban utang yang besar, dengan total utang jatuh tempo mencapai Rp 800,33 triliun, menuntut pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola sumber daya negara.
Evaluasi PSN di bawah pemerintahan Prabowo Subianto tentu sangat relevan, mengingat prioritas yang ditekankan adalah memantapkan sistem pertahanan, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta hilirisasi dan industrialisasi.
Bukan hanya itu, namun fokus utama yang menjadi perhatian besar dalam 100 hari pertama adalah penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti tercermin dalam Program Makan Bergizi Gratis yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.
Ini adalah langkah yang tegas untuk memastikan bahwa pembangunan manusia Indonesia tak kalah pentingnya dengan pembangunan infrastruktur.
Namun, di tengah upaya positif ini, muncul beberapa isu kontroversial yang menyangkut PSN, seperti proyek di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Pagar Laut yang melibatkan lahan pesisir Kabupaten Tangerang.
Meskipun telah ada penjelasan bahwa proyek ini tidak berhubungan langsung dengan PIK 2, spekulasi tetap berkembang.
Beberapa pihak menganggap beberapa proyek PSN menjadi alat untuk kepentingan politik tertentu, bahkan menyangkut tukar guling tanah atau kepentingan investasi yang tidak sejalan dengan aspirasi rakyat.
Bahkan di beberapa daerah, marak terjadi penolakan PSN oleh masyarakat, seperti PSN di Air Bangis, Sumbar dan PSN di Rempang, Kepri.
Namun, kita harus percaya bahwa evaluasi terhadap PSN oleh Prabowo bukanlah langkah untuk menjauhkan diri dari pemerintahan sebelumnya, melainkan merupakan upaya yang wajar bagi setiap presiden untuk memastikan bahwa setiap kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang diemban.
Pemerintahan baru ini harus tetap memperjuangkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan hanya mengikuti jejak masa lalu.
Dengan melibatkan lebih banyak investor dan memastikan transparansi, langkah-langkah evaluasi PSN ini akan memastikan bahwa proyek-proyek strategis benar-benar menguntungkan negara dan masyarakat.
Pemerintahan Prabowo Subianto harus bergerak cepat, namun cermat, untuk mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berkeadilan.
Oleh Dede Prandana Putra (Pemerhati Sosial-Politik)
