TajukPolitik – Wasekjen DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menegaskan pihak yang mendukung penundaan pemilu harus dihukum pada pemilu mendatang.
Menurutnya, siapa pun kemudian yang mendukung penundaan pemilu tolong dicatat namanya. Itulah bentuk komitmen terhadap demokrasi kita.
“Hukum besok mereka di pemilu. Karena cara hukum mereka di pemilu juga. Ini komitmen mereka terhadap demokrasi kita. Kalau dikasih jabatan kepada mereka yang lebih besar lagi, bahaya,” ucapnya dalam unggahannya di akun twitter yang dikutip tajuknasional.com, Rabu, (14/12).
Jansen menegaskan, konstitusi sebagai hukum tertinggi, pegangan bersama termasuk dalam politik dan bernegara.
“Jadi jangan kemudian kita habiskan waktu kita berputar-putar terus untuk hawa nafsu mu untuk perpanjang kekuasaan ini. Saya mungkin dua tahun ini puluhan kali tampil di TV membahas masalah ini. Makanya saya pribadi cukup senang. Kami partai Demokrat cukup senang,” tuturnya.
Dia mengaku telah menegaskan kepada PDIP dalam beberapa acara diskusi untuk menjaga komitmennya seperti Demokrat.
“Kami Partai Demokrat sudah menunjukkan komitmen kami pada demokrasi, pemilu reguler ini tadi selama sepuluh tahun. Makanya sekarang tanggung jawab PDIP. Karena apapun Pak Jokowi ini adalah bagian dari kader PDIP dan partai pemenang pemilu kemarin adalah teman-teman PDIP,” tandas Wasekjen Demokrat tersebut.
Diketahui, awalnya wacana penundaan pemilu ini bergulir karena disebut masih banyak rakyat yang menginginkan Jokowi menjabat presiden.
Olehnya itu muncul dukungan tiga Ketua Umum Partai Politik yang juga sempat disebut atas arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Setelah itu, muncul pernyataan Bahlil yang menurutnya penundaan pemilu hal yang boleh-boleh saja.
Sinyal dukungan Bahlil tersebut sudah beberapa kali disampaikan termasuk yang terakhir dalam acara rilis survei Poltracking Indonesia pada Kamis, (8/12) lalu.
Narasi penundaan Pemilu 2024 itu juga ikut disampaikan oleh Bansoet saat menjadi pembicara dalam kegiatan itu.
Sementara itu, usulan pemilu ditunda oleh LaNyalla disampaikan dalam sambutannya di Munas XVII HIPMI, Senin (21/11) lalu. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo juga turut mencetuskan isu wacana penundaan pemilu 2024 mendatang.
