TajukNasional Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/BPN) Ossy Dermawan menegaskan pentingnya penyusunan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan sebagai fondasi pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Dalam Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan pada Selasa (14/01/2025), Wamen Ossy menyampaikan bahwa instrumen kebijakan yang ada sudah dirancang untuk mendukung tujuan tersebut.
“Instrumen hukum seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang telah memasukkan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Ini sangat penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi risiko bencana,” kata Ossy.
Ia juga menekankan bahwa penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) harus mengakomodasi faktor-faktor mitigasi bencana dan daya dukung lingkungan. “Kami terus berkoordinasi dengan kementerian teknis untuk memastikan RDTR yang disusun relevan dengan kebutuhan lapangan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan,” tambahnya.
Wamen ATR/BPN Ossy menjelaskan bahwa tata ruang yang baik akan mendukung infrastruktur yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan infrastruktur untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, termasuk sektor kesehatan, lingkungan, dan mitigasi bencana.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), turut memperkuat pentingnya integrasi tata ruang dan pembangunan infrastruktur dalam mencapai cita-cita pemerintah, seperti pertumbuhan ekonomi, swasembada energi, dan peningkatan kualitas hidup.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala BNPB Suharyanto, serta wakil menteri dari berbagai kementerian, termasuk Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menambahkan bahwa sinergi antara kementerian dan lembaga sangat diperlukan untuk memastikan pembangunan infrastruktur mengedepankan mitigasi bencana, kesehatan, dan pemberdayaan SDM unggul.
“Kontribusi Kemenko Infrastruktur sangat memengaruhi agenda strategis di Kemenko PMK, sehingga kami berharap ada dukungan penuh untuk memastikan program-program ini berjalan dengan baik,” ujar Pratikno.
Wamen Ossy berharap upaya ini dapat memperkuat integrasi antara tata ruang dan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan tangguh menghadapi berbagai tantangan, terutama bencana alam dan degradasi lingkungan.