TajukPolitik – Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Demokrat Syarief Hasan meminta kepada berbagai pihak untuk lebih jeli dan memahami pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Forum Rapimnas Partai Demokrat di JCC, Jakarta, 15-16 September 2022 lalu.
Menurutnya, apa yang disampaikan AHY mengenai pembangunan, tidak terbatas pada infrastruktur saja tetapi pembangunan dan infrastruktur sama pentingnya dengan pembangunan kemanusiaan dan kebangsaan, sudah berdasarkan pada data dan fakta kredibel dari berbagai institusi pemerintahan dan lembaga riset
“Ada yang merespon pernyataan AHY dengan sikap yang sentimentil dan tendensius. Padahal, AHY berbicara dalam kerangka pembangunan negara. Berbicara pembangunan tidak bisa dipadatkan hanya pada pembangunan infrastruktur belaka, namun juga pembangunan manusia, ekonomi, sosial politik, kebudayaan, dan juga demokrasi. Pesan yang disampaikan AHY bahwa pembangunan itu berkelanjutan, setiap pemerintahan punya sumbangsih pada kehidupan kebangsaan, tanpa perlu menegasikan warisan pemerintahan sebelumnya,” tandas Syarief dalam keterangannya, Rabu (21/9/2022)
Syarief mengatakan, dalam pidatonya AHY sama sekali tidak menihilkan pembangunan infrastruktur, tetapi infrastruktur harus sejalan beriring dengan pembangunan kemanusiaan dan demokrasi. Ia menambahkan, di tengah keterbatasan kapasitas fiskal, alokasi sumber daya tentu harus direncanakan secara adil. Sebab jika sebagian besar sumber daya fiskal diarahkan pada infrastruktur, tetapi abai pada sektor yang lain, hal tersebut tidak disebut prestasi. Karena, pembangunan yang baik harus adil dan merata kepada sektor lain.
Lebih lanjut, Syarief juga mengatakan pernyataan AHY terkait infrastruktur pada era SBY adalah suatu fakta. Pasalnya, pada proyek Tol Cipali, SBY telah melakukan peletakan batu pertama pada 8 Desember 2011, setelahnya proyek tersebut diresmikan Presiden Jokowi pada tahun 13 Juni 2015. Menurut Syarief, itu adalah suatu fakta dimana pembangunan infrastruktur tidak bisa dilakukan dengan singkat tetapi berkelanjutan.
Ia juga menyebutkan rencana pembangunan jalan Tol Trans Sumatera telah diteken Presiden SBY pada 17 September 2014 Perpres Nomor 100 Tahun 2014. Hal ini membuktikan, pembangunan infrastruktur juga telah digencarkan sejak era SBY.
“Kita memang harus adil sejak dalam pikiran. Janganlah kita skeptis dan menihilkan prestasi pemerintahan terdahulu. Memberikan apresiasi dan atensi bukanlah bentuk kekalahan, karena memang tidak ada kompetisi. Era Presiden SBY dan Presiden Jokowi, termasuk dengan pemerintahan sebelumnya saling meneruskan untuk Indonesia yang berkemajuan,” kata Wakil Ketua MPR tersebut.
“Presiden SBY tidak pernah menihilkan prestasi pemerintahan sebelumnya. Inilah esensi pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dalam Forum Rapimnas itu. Toh jika kita hendak membandingkan pembangunan diluar sektor infrastruktur, data dan fakta kredibel tentu mampu menjelaskannya. Namun posisi Partai Demokrat jelas, kita perlu saling mengapresiasi untuk hal-hal yang positif dan produktif,” pungkasnya.
