TajukNasional Wacana mengenai pembentukan Zaken Kabinet oleh presiden terpilih Prabowo Subianto memicu beragam reaksi dari berbagai pihak. Konsep Zaken Kabinet, yang berarti kabinet yang terdiri dari para ahli di bidangnya, diperkirakan dapat mempengaruhi jumlah kursi menteri yang diberikan kepada partai-partai koalisi. Hal ini dikarenakan kabinet ini akan diisi oleh individu yang memiliki keahlian khusus di bidangnya, bukan semata-mata berdasarkan afiliasi politik.
Menanggapi isu ini, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, memberikan pandangannya dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Rabu (11/9). Andi menjelaskan bahwa Partai Demokrat melihat konsep Zaken Kabinet sebagai peluang, bukan ancaman, serta menyoroti peran penting partai politik dalam mengisi jabatan kabinet.
Andi Mallarangeng menegaskan bahwa salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan rekrutmen atau kaderisasi dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki keahlian spesifik. “Kita melakukan rekrutmen dari warga masyarakat untuk masuk ke dalam partai politik. Masyarakat ini memiliki berbagai keahlian, dan ketika partai menang dalam pemilu, mereka dapat kita calonkan untuk mengisi posisi eksekutif maupun legislatif,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Andi menjelaskan bahwa partai politik modern seperti Partai Gerindra dan Partai Demokrat memiliki struktur yang lebih profesional. “Di Gerindra maupun Demokrat, ada ketua-ketua bidang yang membidangi sektor-sektor seperti kelautan, perindustrian, kehutanan, pertanian, dan lain-lain. Mereka seperti kabinet bayangan yang memonitor berbagai isu. Selain itu, mereka memiliki latar belakang yang tepat untuk bidang-bidang tersebut,” tambahnya.
Jika Prabowo menerapkan konsep Zaken Kabinet, Andi meyakini bahwa hal tersebut seharusnya tidak menimbulkan masalah bagi partai-partai yang telah melakukan rekrutmen dengan baik dan menghasilkan kader-kader yang ahli di bidang tertentu. Meskipun sistem parlementer di negara seperti Malaysia dan Singapura menuntut agar semua menteri berasal dari parlemen, Andi menekankan bahwa dalam sistem presidensial Indonesia, presiden memiliki kebebasan lebih besar dalam memilih anggota kabinet.
“Dalam sistem presidensial, presiden bisa saja memilih orang yang nonpartai politik untuk masuk dalam kabinet, seperti di Kementerian Keuangan. Namun, partai-partai koalisi pasti memiliki ahli yang dapat diusulkan untuk posisi-posisi tertentu,” jelasnya.
Andi juga menekankan bahwa keputusan akhir mengenai pengisian kabinet tetap berada di tangan presiden terpilih. “Ini semua tergantung pada presiden terpilih nantinya,” ujarnya.
Mengenai apakah Partai Demokrat khawatir dengan wacana Zaken Kabinet, Andi menjelaskan bahwa Demokrat tidak merasa terancam. “Jika Zaken Kabinet dimaknai sebagai ‘the right man in the right place’, maka tidak akan menimbulkan masalah bagi partai,” tegasnya.
Zaken Kabinet sendiri bukanlah konsep baru di Indonesia. Kabinet dengan model ini telah diterapkan pada era Kabinet Juanda (1957-1959), Kabinet Natsir (1950-1951), dan Kabinet Wilopo (1952-1953) di masa Presiden Soekarno. Konsep ini bertujuan untuk menghindari malfungsi dan praktik korupsi dengan menempatkan orang-orang ahli di posisi kunci pemerintahan.
Wacana Zaken Kabinet di pemerintahan Prabowo ramai diperbincangkan setelah keterangan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Muzani mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto ingin membentuk pemerintahan dengan model Zaken Kabinet. “Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang,” kata Muzani, Senin (9/9/2024).
Dengan berbagai pandangan dan reaksi ini, publik menantikan bagaimana Prabowo akan merealisasikan konsep Zaken Kabinet dan dampaknya terhadap dinamika politik dan pemerintahan di Indonesia.
