TajukNasional Anggota Komisi IX DPR, Surya Utama, yang lebih dikenal dengan nama Uya Kuya, mengungkapkan rasa keprihatinannya atas insiden penembakan lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) di perairan Tanjung Rhu, Malaysia, pada Jumat (24/1/2025). Akibat penembakan tersebut, satu PMI meninggal dunia dan empat lainnya terluka, dengan satu dalam kondisi kritis.
Uya Kuya mengkritik lambannya akses kekonsuleran yang diberikan oleh Malaysia, sehingga perwakilan Indonesia terlambat mendapat izin untuk bertemu dengan para korban.
“Karena yang saya dengar, konsuler masih belum bisa diizinkan bertemu untuk mendengar penjelasan dari pihak WNI yang luka-luka. Baru dapat izin hari Rabu untuk bertemu mereka. Ini sangat disesalkan, jangan sampai ada yang ditutupi,” ujar Uya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (29/1/2025).
Desakan Agar Kasus Dituntaskan Secara Obyektif
Politisi Fraksi PAN itu menegaskan bahwa hubungan baik yang selama ini terjalin antara Indonesia dan Malaysia harus dijadikan dasar dalam penyelesaian kasus ini. Ia meminta agar Malaysia menyelidiki kejadian ini secara menyeluruh dan objektif, serta segera memberi izin agar PMI yang terluka dapat bertemu dengan pihak konsuler Indonesia.
“Malaysia harus menuntaskan kasus ini secara menyeluruh dan fair, dengan obyektif. Jangan sampai ada informasi yang ditutupi,” tegas Uya.
Kritik Penggunaan Kekuatan Berlebihan
Meski memahami bahwa Malaysia memiliki hak untuk menegakkan hukum di wilayahnya, Uya Kuya mengkritik penggunaan kekuatan yang dianggap berlebihan dalam insiden tersebut.
“Kita sangat sayangkan ini terjadi. Walaupun ini adalah hak Pemerintah Malaysia untuk menegakkan hukum, kita menyesalkan kenapa sampai ada korban,” tambahnya.
Selain itu, Uya juga menyoroti pentingnya peningkatan pengawasan terhadap praktik pengiriman PMI secara ilegal oleh calo dan mafia. Ia menyatakan bahwa meskipun pengawasan di perbatasan Batam telah diperketat, masih banyak PMI yang diberangkatkan secara ilegal, terutama melalui jalur alternatif seperti Kalimantan.
“Banyak PMI yang tidak teredukasi dengan baik tentang pekerja migran legal. Mereka terjebak di luar negeri, bekerja di ladang atau pabrik dengan gaji tidak dibayar dan tidak bisa pulang,” ungkapnya.
Uya Kuya mengajak pemerintah untuk lebih fokus pada pencegahan pengiriman PMI ilegal dan memastikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka di luar negeri.