TajukPolitik – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan beban utang pemerintah sudah kelewat tinggi dan membebani masyarakat.
Dengan demikian, AHY meminta agar pemerintah hentikan menambah utang.
“Kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia, baik utang pemerintah maupun utang BUMN,” tegasnya, dalam pidato beberapa waktu lalu, dikutip tajuknasional.com, Senin (31/7).
“Ini harus dihentikan, banyak negara yang perekonomiannya jatuh dan mengalami krisis hebat karena jebakan utang,” lanjutnya.
Dari catatan AHY, utang pemerintah telah mencapai kurang lebih Rp 7.800 triliun. Menurutnya, nilai tersebut membebani APBN karena porsi membayar bunga utang dan cicilannya semakin besar.
Dia menghitung, jika rata-rata bunga utang mencapai kurang lebih Rp400 triliun per tahun, maka nilai itu setara dengan realisasi anggaran pendidikan pada APBN 2022. Sebagai solusi mengurangi utang, dia meminta agar pemerintah melakukan tebang pilih terhadap proyek infrastruktur yang dijalankan.
Adapun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga 30 Juni 2023 mencapai Rp 7.805,19 triliun. Jumlah utang itu sudah naik Rp 50,21 triliun sepanjang tahun ini.
Pada 31 Januari 2023, posisi utang pemerintah Rp 7.754,98 triliun. Saat itu, rasio utang berada di level 38,56% terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, rasio utang itu nilainya turun pada Juni 2023.
Rasio utang terhadap PDB per Juni 2023 adalah 37,93% atau berada dalam batas aman sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (60% PDB).
Meski nilai utang meningkat, Kemenkeu mengaku bahwa pemerintah telah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali.
“Pemerintah melakukan pengelolaan utang secara baik dengan risiko yang terkendali, antara lain melalui komposisi yang optimal, baik terkait mata uang, suku bunga maupun jatuh tempo,” tegas Kemenkeu dalam buku APBN Kita, dikutip Senin (31/7).
