TajukPolitik – Presiden terpilih Prabowo Subianto menyuarakan pandangan bahwa biaya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) seharusnya dijamin seminimal mungkin oleh negara. Bahkan, menurutnya, negara seharusnya membebaskan biaya pendidikan bagi warga negaranya yang berkuliah di PTN.
Pandangan tersebut diungkapkan Prabowo ketika ditanya dalam sebuah wawancara tentang keluhan mahasiswa terkait tingginya biaya UKT di beberapa PTN. “Menurut saya harus tidak boleh ini, terutama di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat uang APBN, itu tidak boleh biayanya tinggi. Kalau bisa, biayanya sangat minim dan kalau perlu ya gratis, pendidikan,” ujar Prabowo seperti dikutip dari YouTube TV One News, Kamis (23/5).
Meski demikian, Prabowo menekankan bahwa negara harus benar-benar menghitung anggaran dengan matang jika ingin mewujudkan pendidikan tinggi gratis. Selain pendidikan tinggi, menurut Prabowo, negara juga seharusnya meminimalisir biaya pendidikan dari tingkat SD hingga Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan.
“Seharusnya, biaya pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, dan seharusnya memang gratis,” tegas Menteri Pertahanan RI ini.
Prabowo kemudian mengingatkan era sebelum tahun 1998 di mana pemerintah mengakomodasi warga agar bisa mengejar pendidikan tinggi dengan mudah.
“Kan dulu begitu. Terus terang saja banyak orang yang selalu mencari-cari, menjelek-jelekan masa lalu, orde ini orde itu. Tapi kalau kita lihat sebelum 1998, universitas negeri semua sangat terjangkau oleh rakyat kecil. Anaknya petani bisa jadi insinyur, bisa jadi dokter. Setelah itu terjadi suatu fenomena liberalisasi, semuanya gandrung dengan paham-paham neoliberal, kapitalisme yang menurut saya tak terkendali,” ucapnya.
Prabowo juga menegaskan bahwa jika terpilih menjadi presiden, ia akan memantau biaya UKT di PTN untuk memastikan biaya pendidikan tetap terjangkau bagi semua.
“Jelas dong (dipantau). Orang saya dipilih rakyat untuk menjaga kekayaan rakyat dan menjamin bahwa kekayaan rakyat, kekayaaan bangsa bisa dinikmati dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya oleh rakyat kita,” pungkas dia.
Sebelumnya, beredar keluhan mahasiswa terkait tingginya biaya UKT di PTN. Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sejumlah PTN mengadu ke DPR tentang hal tersebut.
Komisi X DPR juga telah mengadakan rapat kerja bersama Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim beserta jajarannya terkait biaya UKT. Nadiem memastikan akan memeriksa PTN yang disebut menerapkan biaya UKT tinggi.
Mendikbud melakukan langkah tersebut sebelum melakukan revisi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 yang dianggap sebagai biang keladi kenaikan UKT.
