Tajukpolitik – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, William Wandik, menyoroti serapan anggaran di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang masih rendah.
Hal tersebut ia ungkapkan dalam agenda Rapat Kerja (Raker) antara Komisi V DPR RI dengan Menteri Desa dan PDTT di Komplek Senayan, Jakarta, Selasa (28/11).
“Beberapa catatan yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, terkait dengan penyerapan anggaran. Terlihat di paparan tadi, realisasi anggaran sebesar 73 persen. Ini terendah dibandingkan dengan kementerian lain. Hal itu bisa menjadi perbaikan hingga mencapai target 98 persen,” kata Wandik.
Melihat kondisi tersebut, Wandik pun meminta Menteri Desa dan PDTT, Abdul Halim Iskandar, untuk memberikan penjelasan terkait dengan sumber pendapatan yang terserap di beberapa Dirjen yang ada di Kemendes PDTT.
Tak hanya soal serapan anggaran, Wandik juga menyoroti terkait pelaksanaan pelatihan masyarakat yang ada di balai-balai pelatihan yang dikelola oleh Kemendes PDTT.
“Apakah selama ini BPSDM sudah melakukan studi evaluasi? Apaka pelaksanaannya memberi dampak bagi peserta pelatihan?,” tanya Wandik.
Sementara itu, terkait dengan program anggaran tahun 2024, Wandik mengingatkan untuk sumber dana dari Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN) menjadi perhatian karena ini terkait dengan beban bunga berjalan.
Karena, lanjut Wandik, tahun 2024 ini sangat diperlukan untuk hati-hati dalam mengelola anggran.
Untuk mengantisipasinya, Wandik meminta dokumen perencanaan Kemendes PDTT secara rinci karena ini memasuki tahun politik dan juga untuk memastikan penyerapan anggaran bisa menjadi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.
“Oleh karena itu, mestinya pada tahun 2024 ini dialokasikan untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan strategis Kemendes PDTT. Alokasi anggaran untuk kegiatan di bidang pengembangan dan informasi desa tertinggal juga kiranya menjadi perhatian,” jelas Wandik.
