TajukPolitik – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng memberi isyarat bahwa partainya tak akan setuju terhadap usulan hak angket DPR terkait penyelidikan dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hal itu lantaran Demokrat sudah masuk ke pemerintahan Joko Widodo, usai ketua umumnya dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Dan kalau kecurangan, itu yang mana kecurangan? Kami sekarang, Demokrat adalah bagian dari pemerintahan,” kata Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng saat menghadiri Serah-Terima Jabatan Menteri ATR/ BPN, Rabu (21/2/2024).
Terkait kecurangan, Andi menilai hal tersebut tidak ada. Terlebih saat ini hasil resmi Pemilu belum diumumkan KPU, melainkan baru dari quick count atau hitung cepat.
Dia pun menyinggung pihak yang dulunya mempercayai hasil quick count, namun kini berkoar-koar sebaliknya.
“Apanya? Yang bilang mau ada kecurangan apa segala macam. Saya ingat dulu, ada dulu yang liat quick count langsung percaya, sekarang tidak percaya hahaha,” katanya sembari berlalu meninggalkan awak media.
Sebagai informasi, per hari ini, Rabu (21/2/2024) AHY dilantik sebagai Menteri ATR/ BPN.
Dengan demikian, Demokrat telah menjadi bagian dari pemerintahan setelah hampir 10 tahun lamanya.
Menjadi bagian dari pemerintahan diklaim Andi merupakan di luar ekspektasi Demokrat.
Sebab proses dari oposisi menjadi koalisi diakuinya terjadi dalam waktu singkat.
“Baru Senin malam ditelpon Mas Pratikno lalu kemudian Selasa pagi bertemu pak Jokowi, hari ini pelantikan,” katanya.
Menurut Andi, pada awalnya Demokrat hanya berencana menjadi koalisi pemerintahan periode 2024-2029 yang ditargetkan akan dipimpin Prabowo Subianto.
AHY pun dipersiapkan untuk menjadi bagian dari pemerintahan pada periode tersebut.
“Nanti kalau Pak Prabowo sudah dilantik itu Koalisi indonesia Maju. Ini kan sebenarnya pikiran kita Mas AHY 2024-2029 sebenarnya. Tapi kemudian ada situasi kekosongan hingga Presiden Jokowi menawarkan,” ujar Andi.
Ke depannya, Andi menegaskan bahwa Demokrat bakal konsisten dengan posisi barunya sebagai koalisi pemerintahan.
Artinya, partai Demokrat akan mendukung segala kebijakan yang pro pemerintah dan bakal menolak hak angket.
“Kami konsisiten. Kalau kami di luar pemerintahan, ya kami oposisi. Kalau kami di dalam pemerintahan ya kami konsisiten menjadi bagian dalam pemerintahan,” katanya.
Sebelumnya, Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo menjadi yang pertama kali mendorong partai pengusungnya menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR RI.
Ganjar mengatakan, pihaknya juga membuka pintu komunikasi dengan partai pengusung pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
Menurut dia, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), terkait kecurangan Pemilu 2024.
“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” kata Ganjar, dalam keterangan resmi, Senin (19/2).
