Tajukpolitik – Dalam laporan tahunannya, Human Rights Watch (HRW) menyebut Presiden Jokowi tidak berbuat banyak untuk membela hak asasi manusia (HAM) sepanjang tahun 2022.
HRW mengatakan tahun jika Jokowi terlalu fokus membangun Ibu Kota Negara (IKN) sehingga melupakan penegakan dan penanganan HAM.
“Sebab administrasinya terlalu fokus membangun Ibu Kota Negara (IKN) yang biayanya bisa mencapai US$30 miliar atau sekitar Rp458 triliun,” tulis World Report 2023 dari lembaga yang bermarkas di New York, dengan tebal 712 halaman itu, Kamis (12/1).
Sementara itu, terkait potensi pelanggaran HAM akibat pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, KontraS pada Maret 2022 memberikan catatannya.
Menurut KontraS, potensi itu entah dalam proses atau implementasi. Di antaranya, hak partisipasi, minimnya akses informasi, lingkungan yang sehat hingga perasaan aman yang terenggut.
Dalam laporan itu, HRW juga menyoroti ekspresi untuk mendukung penentuan nasib sendiri Papua terus dibatasi dan dihukum dengan keras di Papua Barat dan di bagian lain Indonesia.
Salah satu contoh kasus, polisi militer menangkap enam tentara pada September yang diduga dalam pembunuhan empat penduduk asli Papua di Timika, provinsi Papua.
“Militer dan polisi menyalahgunakan hak-hak di seluruh negeri dengan impunitas, dan terutama di provinsi Papua dan Papua Barat di mana sebagian besar diplomat, pemantau hak asing, dan media internasional dikecualikan,” tulis laporan HRW.
