TajukPolitik – Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Sartono Hutomo mempertanyakan produksi PT Pupuk tidak meningkat sehingga menjadi persolan bagi petani.
“Pentapan harga gas tertentu termasuk previlage yang telah diberikan kepada PT Pupuk Indonesia aero material dan amoniak meningkat. Mengapa industri pupuk tidak meningkat, ini jadi persoalan bagi petani,” tutur Sartono dalam rapat dengar pendapat Komisi VII DPR dengan PT Pupuk Indonesia, Rabu (3/4).
Sartono mengatakan, beberapa tahun ini pupuk menjadi isu dengan berbagai problematikanya.
“Mungkin dari tingkat subsidinya, kami perlu pendalaman. Pemerintah sudah menaikan anggaran mengembalikan alokasi pupuk bersubsidi kembali seperti semula diangka 9,5 juta ton. bersamaan dengan kementerian ESDM PT pupuk harus bisa memastikan ketersedian gas sebagai bahan baku pupuk untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani,” ujarnya.
Sartono juga mengatan, dilema terkait rentang subsidi padahal kebutuhannya begitu tinggi.
Sementara itu, dalam rapat tersebut, Direktur PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan bahwa kebutuhan gas sangat penting dalam menentukan produksitivitas pupuk. Lantaran gas merupakan komponen utama dalam memproduksi Urea dan NPK. Bahkan, kebutuhan gas untuk industri pupukn diproyeksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring tumbuhnya produksi dan kebutuhan terhadap pupuk.
“Komponen gas pada produksi Urea mencapai 71 persen sedangkan NPK 5 persen. Maka ketersediaan gas dan akses harga gas yang murah menjadi pendukung utama untuk produktivitas pertanian kita,” jelas Rahmad.
Untuk diketahui, kebijakan HGBT untuk 7 industri, salah satunya Pupuk sebesar 6 dollar AS per MMBTU itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2022. Namun dengan adanya peningkatan biaya produksi gas bumi di sisi hulu, Menteri ESDM menerbitkan keputusan Menteri. Hingga akhirnya terjadi penyesuaian harga gas bumi tertentu untuk industri pupuk, menjadi sekitar 7 dolar per MMBTU
