TajukPolitik – Koordinator Kajian Politik Merah Putih Sutoyo Abadi anggap oligarki dengan kekuatan keuangan tidak terbatas sudah merancang kecurangan pemilihan presiden (pilpres) 2024.
“Skenario kecurangan seperti sukses kecurangan pada Pilpres 2019 sudah dirancang jarak jauh oleh kekuatan oligarki,” kata, Sutoyo Abadi, Selasa (27/9/2022).
Kata Sutoyo, oligarki merancang kecurangan Pilpres 2024 karena ingin tetap berkuasa setelah Jokowi tidak menjadi presiden.
“Tetap berkuasa dan mengendalikan negara ini,” paparnya.
Kata Sutoyo, tataran demokrasi tetap harus ada dalam kendali oligarki apapun yang terjadi adalah kemenangan dan kembali berkuasa.
“Nampaknya Jokowi bagian sebagai pelaksana untuk maksakan proses skenario yang harus dilaksanakan,” jelasnya.
Skenario tersebut tercium oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ), buru buru menginformasikan jarak jauh skenario kecurangan yang akan terjadi pada Pilpres 2024, kepada masyarakat luas.
“Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti hanya diinginkan oleh mereka hanya dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka,” urai SBY dalam video di akun TikTok @pdemokrat.sumut, Minggu (18/9/2022).
Ini sebuah informasi politik yang mengerikan bukan hanya masalah SBY dengan Presiden Jokowi tetapi harus menjadi perhatian semua lapisan masyarakat.
Bahwa kecurigaan akan terjadinya kecurangan pada Pilpres 2024 bukan omong kosong.
Tanpa pengawalan dan perlawanan sejak dini super ketat dari masyarakat luas , proses demokrasi yang kita dambakan dan kita bangun.
Bersama akan di bajak dan akan dihancurkan oleh sekelompok para bandit, bandar dan badut politik jahat di Indonesia.
“Skenario kecurangan pada Pilpres 2024 harus di gagalkan dan kembali pada proses demokrasi dan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak boleh dikangkangi atau bunuh oleh kejahatan politik para oligarki,” pungkasnya.
Gelombang pernyataan kontroversial dari Partai Demokrat itu lantas mendapatkan tanggapan dari Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Ia membela pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut.
Menurutnya, peringatan SBY mengenai pengaturan pilpres hanya dua paslon berkaca pada dua Pilpres terakhir, yang hanya menghadirkan dua pasangan calon.
“Dalam dua pilpres terakhir selalu dua pasangan calon saja yang muncul,” kata Bawono, Selasa (27/9/2022).
Bawono menyebut, pernyataan SBY itu juga harus diletakkan dalam konteks merespons gagasan dua paslon saja dalam pilpres yang disampailan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dalam suatu diskusi beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa keinginan PDIP agar pasangan calon dalam Pilpres 2024 dua paslon saja adalah sebuah ironi tersendiri. Apalagi, sejumlah survei mengungkap banyak nama yang berpotensial maju Pilpres 2024.
“Mengapa harus dibatasi pada dua pasangan calon? Padahal saat ini sebagaimana terekam dalam survei-survei saat Indonesia memiliki figur-figur potensial dari untuk menjadi pemimpin nasional di masa depan,” ujar Bawono.
Sepanjang paslon yang muncul dapat memenuhi ketentuan dari UU Pemilu, Bawono menyarankan lebih baik dibiarkan saja muncul lebih dari dua pasangan calon. Baginya, tidak wajar apabila dari sembilan partai politik di DPR RI hanya memunculkan dua pasangan calon saja.
