TajukPolitik – Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung etika pejabat negara yang berbisnis di lingkungan pemerintahan.
Hal itu disampaikan AHY dalam pidato politiknya yang disiarkan secara langsung melalui empat stasiun televisi swasta, Jumat (14/7) malam.
AHY mulanya menekankan partainya menyoroti praktik good governance di Indonesia, khususnya etika pejabat negara.
Ia mencontohkan praktik bisnis pejabat di lingkungan pemerintahan atau lembaga yang dipimpin. AHY menegaskan praktik itu sarat konflik kepentingan dan sangat tidak etis dilakukan seorang pejabat negara.
“Menjadi tidak etis jika menteri atau pejabat negara menjalankan bisnis, sementara ia berada di dalam lingkaran pembuatan kebijakan atau regulasi yang terkait langsung dengan bisnis itu, jelas ada konflik kepentingan,” kata AHY dalam pidatonya.
Ia menyebut praktik itu akan lebih tidak etis lagi jika bisnis itu menggunakan anggaran negara. Di saat pejabat terkait ikut serta membahas APBN.
“Ini namanya jeruk makan jeruk atau berburu di kebun binatang,” tegas dia.
AHY tak menyebut nama menteri atau pejabat yang berbisnis itu.
Dia mengklaim Demokrat menentang praktik itu. Ia menegaskan perilaku pejabat seperti itu perlu dihentikan.
Dalam salah satu materinya, AHY juga mengaku khawatir soal jumlah utang yang dimiliki pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Partai demokrat dan kita semua mencemaskan meroketnya jumlah utang Indonesia baik utang pemerintah maupun utang BUMN,” kata AHY.
Jumlah utang yang dinilai AHY terlalu besar itu disebut menjadi salah satu faktor kinerja BUMN menjadi merosot dan dibawah sasaran.
“Kita harus menghentikan utang pemerintah dan BUMN yang terlalu besar,” tutur AHY.
Ia pun mengaku khawatir jumlah utang yang terlalu besar akan menyebabkan krisis ekonomi dan berujung pada keruntuhan ekonomi Indonesia.
