TajukNasional Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, diperingatkan tentang potensi beban yang akan ditanggung pemerintahan Prabowo Subianto jika tidak segera mencabut aturan ekspor pasir laut.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, mengungkapkan bahwa kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi citra pemerintah.
“Yang pasti kebijakan (ekspor pasir laut) tersebut akan membuat beban Prabowo,” kata Saiful dalam keterangannya kepada pada Minggu (13/10).
Ia menambahkan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi blunder bagi Prabowo.
Selama dua dekade terakhir, pengapalan pasir laut untuk tujuan ekspor merupakan aktivitas ilegal di Indonesia. Namun, legalisasi aktivitas ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 Tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang untuk Diekspor, serta Permendag Nomor 21 Tahun 2024 yang merupakan perubahan atas peraturan sebelumnya mengenai kebijakan dan pengaturan ekspor.
Saiful menekankan bahwa jika kebijakan ini terus dilanjutkan tanpa pertimbangan yang matang, maka dapat merusak citra positif yang ingin dibangun oleh pemerintahan baru Prabowo.
“Jika diteruskan, akan merusak citra baik awal pemerintahan Prabowo,” pungkasnya.
Pemerintahan Prabowo diharapkan dapat lebih cermat dalam mengelola kebijakan ini agar tidak menjadi bumerang yang mengancam stabilitas dan reputasi pemerintahan di awal masa jabatannya.
Keputusan yang tepat dan responsif terhadap isu ini akan sangat menentukan arah pemerintahan ke depan.
