TajukNasional – Komisi VI DPR RI akan segera memanggil jajaran direksi Perum Bulog untuk mengusut dugaan penggelembungan harga beras impor. Langkah ini diambil setelah Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024) terkait dugaan penggelembungan harga beras impor.
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan kunjungan ke pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, selama masa reses untuk mendalami alur proses impor beras tersebut.
“Kami bukan hanya memanggil direksi Bulog, juga akan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog untuk mendalami skandal mark up impor beras,” kata Herman kepada wartawan, Senin (15/7/2024).
Ia menambahkan bahwa kunjungan tersebut diharapkan bisa memberikan gambaran jelas atas dugaan penggelembungan harga impor beras.
Politikus Partai Demokrat itu berharap langkah ini dapat memberikan gambaran yang jelas atas dugaan penggelembungan harga impor beras tersebut. “Sisa waktu di periode ini mudah-mudahan bisa memberi gambaran apa yang terjadi,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto, menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah memiliki kontrak impor beras dengan perusahaan Vietnam. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi tuduhan dugaan mark up impor beras dari Vietnam.
“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan resminya, seperti dikutip dari Antara, Kamis (4/7/2024).
Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog, Sonya Mamoriska, menambahkan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan sebesar 3,6 juta ton pada 2024. Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri. “Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami,” ujar Sonya.
Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya transparansi dalam proses impor beras untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara dan masyarakat. Herman Khaeron menyatakan bahwa investigasi ini merupakan bagian dari upaya DPR untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah dan memastikan bahwa kebijakan impor beras dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog akan menjadi langkah awal dalam proses investigasi yang lebih mendalam.
Dengan adanya kunjungan dan pemanggilan direksi Bulog, diharapkan dapat terungkap fakta-fakta yang ada terkait dugaan penggelembungan harga beras impor. Langkah ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak-pihak yang mencoba melakukan penyimpangan dalam proses impor beras dan memastikan bahwa kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
