TajukPolitik – Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membandingkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat era pemerintahan SBY dengan kondisi saat ini.
AHY mengklaim pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat karena pertumbuhan ekonomi yang baik.
“Yang pertama terkait dengan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kita tahu sembilan tahun terakhir ini ekonomi Indonesia terus menghadapi tantangan dan permasalahan,” kata AHY dalam diskusi daring melalui Twitter Space, Rabu (24/5) malam.
AHY melanjutkan betul selama dua tahun Indonesia mengalami masalah yang luar biasa akibat pandemi Covid-19. Yang tentu juga melanda negara lainnya.
“Namun demikian secara fundamental sebelum pandemi ekonomi di negara kita juga menghadapi sejumlah permasalahan. Yang mana pertumbuhan ekonomi terjadi pelambatan, tidak setinggi dulu 2004 hingga 2014 ketika presiden SBY memimpin negeri,” jelasnya.
“Alhamdulillah kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pertumbuhan ekonomi yang terjaga dengan baik. Enam hingga tujuh persen sehingga GDP atau pendapatan negara meningkat secara signifikan,” lanjutnya.
Begitu pula dengan kesejahteraan rakyat, kata AHY. Karena pendapatan per kapita juga bisa ditingkatkan secara signifikan hampir 400 persen dari periode 2004 hingga 2014.
“Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ditopang dengan berbagai faktor yang dominan termasuk konsumsi rumah tangga dan daya beli yang terjaga dengan baik. Kemudian hal-hal lain termasuk belanja pemerintah maka itu semua terakumulasi pertumbuhan ekonomi yang positif dan signifikan,” tutupnya.
AHY juga mengatakan para pihak yang berbeda sikap dan berani mengkritik pemerintah saat ini justru dicap sebagai musuh negara. AHY menyebut para pihak yang seirama dengan pemerintah justru mendapat perlakuan khusus.
“Lawan-lawan politik atau siapapun yang berbeda sikap atau yang berani mengkritik pemerintah atau pemimpin dianggap sebagai musuh, dianggap sebagai musuh negara. Sebaliknya, yang dianggap sebagai kawan atau sama cara berpikir dan bersikap akan diperlakukan secara spesial, ini tidak adil,” kata AHY(24/5).
AHY menilai penegakan hukum saat ini terkesan berat sebelah, sehingga ada pihak-pihak yang diuntungkan dari proses tersebut.
“Apakah benar hukum sudah ditegakkan secara adil di negeri kita, karena yang terjadi akhir-akhir ini hukum seperti tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, tajam ke lawan tumpul ke kawan,” ujarnya.
AHY juga mengingatkan agar kekuasaan tidak dipakai dengan semena-mena dan digunakan untuk menjegal pihak yang berbeda dengan pemerintah.
“Jangan sampai ada perilaku yang eksesif, dimana mereka yang berkuasa menggunakan kekuasaannya untuk menghantam lawan-lawan politik atau siapapun yang dianggap tidak seirama dengan kekuasaan, ini namanya abuse of power, tidak boleh ada abuse of power di negeri kita, apalagi di tingkat tertinggi,” katanya.
Selain itu, AHY mengingatkan agar kekuasaan tidak menghambat proses hukum, terlebih melindungi koalisi politik. Ia mendesak agar jajaran pemerintahan dapat berlaku adil dan tidak membeda-bedakan siapapun.
“Juga tidak boleh ada obstruction of justice, ini biasanya dilakukan kepada kawan sebagai aliansi politik yang diamankan dari proses hukum, jika bersangkutan benar-benar terlibat dalam kasus hukum,” kata AHY.
