Ucapan eks politisi PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, yang meminta Megawati Soekarnoputri mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum PDIP, dinilai memicu ketegangan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan partainya, PDIP.
Hal ini disampaikan oleh pengamat politik, Adi Prayitno, yang menanggapi pernyataan Simbolon yang turut menyoroti persoalan hukum yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Effendi menyebut bahwa Megawati harus mempertanggungjawabkan masalah hukum yang tengah menjerat Hasto, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hasto terlibat dalam dua kasus besar yang melibatkan buronan, Harun Masiku, yang sebelumnya menjadi calon anggota legislatif PDIP.
Kasus pertama adalah dugaan suap terkait penetapan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, dan kasus kedua adalah dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice.
Penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK memberikan dampak besar dan memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Effendi Simbolon.
Menurut Adi Prayitno, pernyataan Simbolon cukup mengejutkan karena selama ini Effendi dikenal sebagai kader PDIP yang setia.
“Pernyataan ini memancing reaksi luar biasa dari PDIP,” ujar Adi dalam akun YouTube-nya, yang dikutip redaksi, Jumat (10/1).
Selain itu, Adi menilai bahwa pernyataan Effendi bukan hanya mencerminkan ketidakpuasan terhadap situasi hukum Hasto, tetapi juga semakin memperburuk hubungan antara Jokowi dan PDIP, yang sebelumnya sudah dirundung ketegangan politik.
Pemanggilan Megawati untuk mundur semakin memperburuk situasi internal PDIP, yang bisa berdampak pada stabilitas partai tersebut ke depan.
