TajukPolitik – Partai Demokrat sebagai salah satu partai koalisi pengusung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, menyambut baik jika Kementerian Kebudayaan benar-benar diwujudkan dalam kabinet yang baru nanti.
Seperti diketahui Presiden terpilih Prabowo Subianto setuju dengan gagasan pembentukan Kementerian Kebudayaan. Alasannya warisan budaya dan sejarah Indonesia memerlukan perhatian khusus.
Ketua Departemen Kesejahteraan DPP Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Effendi mengatakan ikut menyimak ketika Prabowo menyampaikan dukungan terhadap adanya Kementerian Kebudayaan.
“Saat itu disampaikan Pak Prabowo di debat, ketika ada paslon lain menyampaikan pertanyaan,” kata Dede Jumat (22/3).
Dede yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR itu menceritakan, di lingkungan parlemen sendiri seluruh partai sepakat adanya Kementerian Kebudayaan. Saat ini urusan kebudayaan menjadi bidang kerja di Komisi X DPR, tempat Dede Yusuf bertugas.
Dia mengatakan, semua partai atau fraksi di DPR sepakat bahwa kebudayaan berdiri dalam kementerian sendiri. “Jadi, kita (di Komisi X DPR) sudah dua tahun ini sepakat. Jadi, kalau gayung bersambut (Prabowo membentuk Kementerian Pendidikan) alangkah bagus,” tuturnya.
Saat ditanya soal struktur kabinet baru nanti, dia tidak mau berkomentar banyak. Presiden yang resmi ditetapkan nanti, pasti akan menyusun struktur kabinet sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
Mantan aktor film itu lantas menceritakan isu mengenai Kementerian Kebudayaan sudah dibahas di DPR sejak tiga tahun terakhir. Sempat muncul opsi bidang kebudayaan dikeluarkan dari pendidikan, kemudian digabung dengan bidang pariwisata seperti dulu.
Namun sejumlah pemerhati budaya, kurang sepakat dengan penggabungan bidang kebudayaan dengan pariwisata tersebut. Pertimbangannya mereka khawatir jika kebudayaan akan cenderung jadi tontonan atau penampilan saja dalam konteks industri pariwisata.
Dede mengakui kebudayaan itu lebih luas dan tidak sekadar penampilan, pertunjukan, atau tontonan. Dia mengatakan kebudayaan sebagai pola pikir dan gagasan selama ini kurang tertangani dengan baik.
Ketika kebudayaan ditempatkan di pendidikan, cenderung urusan pelestarian kebudayaan khususnya dalam pelajaran di sekolah-sekolah. Sebaliknya ketika kebudayaan ditempatkan di pariwisata, cenderung jadi tontonan atau sebatas penampilan saja.
“Kami sering bertemu tokoh kebudayaan, maestro, pelaku film dan lainnya. Mereka merasa kurang peran pemerintah di dalam kebudayaan,” tuturnya. Sehingga ketika benar-benar ada Kementerian Kebudayaan, perhatian pemerintah bisa lebih maksimal.
